Kapolri Tepis Akan Relokasi Warga Syiah Sampang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo menjawab tudingan miring yang menyebutkan institusi penegak hukum tersebut akan merelokasi warga muslim Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Polri tidak memiliki kewenangan untuk merelokasi warga muslim Syiah dari kampung halamannya karena hal itu murni adalah kebijakan pemerintah daerah setempat.

"Relokasi itu (muslim Syiah Sampang) bukan merupakan tugas Polri. Semua itu tergantung kebijakan pemda. Jika relokasi, Polri akan amankan prosesnya," ujar Timur Pradopo di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Minggu (9/9/2012).

Timur mengungkapkan, Polri akan terus memantau perkembangan di Sampang. Polri juga akan terus berkoordinasi dengen Pemerintah Kabupaten Sampang dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan hal ini. Kapolri menandaskan, rencana relokasi warga Syiah tidak dapat diputuskan satu pihak. Segala pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pusat harus berkoordinasi.

Sebelumnya, usulan merelokasi warga Syiah disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, pekan lalu. Menurut Kapolri, cara mudah untuk menyelesaikan konflik di Sampang, Madura, agar kejadian serupa tidak kembali terulang adalah merelokasi kelompok Syiah dari Desa Karang Gayam, Sampang.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, usulan relokasi warga Syiah dari Sampang, Madura, bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan, konstitusi menyebutkan, merelokasi warga di suatu negara termasuk dalam tindakan diskriminatif.

"Saya sangat tidak setuju relokasi (warga Syiah) karena itu bertentangan dengan konstitusi. Dalam konstitusi dikatakan, orang dapat memilih tempat tinggal dan tidak boleh dipindah (relokasi). Di mana pun orang bebas memilih tempat tinggal. Orang tidak boleh dipaksa relokasi," kata Mahfud seusai mengisi acara Silaturahim Kompas Gramedia, di Jakarta, Kamis (6/9/2012) malam.