Aktivis Malang Minta Munir Jadi Nama Jalan

BATU, KOMPAS.com - Puluhan aktivis dari berbagai organisasi di Malang, Jawa Timur menggelar aksi memperingati Sewindu kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), almarhum Munir.

Para aktivis juga Suciwati, istri almarhum Munir, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menuntaskan kasus Munir. Selain itu, aktivis juga mendesak Pemerintah Kota Batu agar Munir dijadikan dijadikan nama jalan di kota ini sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya membela hak asasi manusia.

Aksi yang digelar di Alun-alun Kota Batu, tempat Munir lahir itu, dimotori LSM Malang Corruption Watch (MCW). Kepada wartawan saat ditemui di sela aksi, koordinator aksi, Didit Sholeh mengatakan, unjuk rasa ini untuk mengingatkan Presiden SBY dan aparat penegak hukum bahwa kasus kematian Munir harus diselesaikan.

"Presiden SBY harus mengambil peran untuk mendorong aparat penegak hukum menuntaskan kasus almarhum Munir, yang hingga saat ini belum tuntas," katanya.

Para aktivis menggelar aksi dengan memakai baju hitam bergambar Munir. Mereka juga menutup mulutnya dengan lakban sebagai wujud aksi diam. Aksi ini juga sebagai simbol matinya proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

"Aksi yang kita lakukan ini adalah simbol kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. Aparat penegak hukum sampai saat ini belum juga bisa menyeret pelaku utama dalam kasus ini," tegasnya.

Terbukti katanya, dengan dibebaskannya mantan Deputi BIN Muchdi Purwoprandjono, menunjukkan pemerintah gagal menegakan hukum dan HAM. Karenanya, para aktivis dari MCW itu mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) meninjau kembali putusan bebas yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Muhcdi.

Presiden SBY, tambah Didit, saat awal menjabat sebagai presiden, juga menjanjikan penuntasan kasus Munir. Namun, hingga kini belum dibuktikan. "Dalam pidatonya saat itu, SBY menyebut pengungkapan kasus Munir sebagai the test of our history, sebagai sebuah ujian sejarah apakah Indonesia menghormati HAM atau tidak. Kami tidak akan pernah lupa dengan janji SBY," katanya.

Pemerintah Indonesia, menurut Didit, harus bisa menuntaskan kasus Munir kalau negeri ini tidak mau dicap sebagai surganya para pelangar HAM. Apalagi kasus ini sudah menjadi sorotan dunia internasional.

"Kepada Pemerintah Kota Batu, agar mengabadikan nama Munir sebagai nama jalan atau membuat monumen sebagai simbol pejuang HAM yang lahir di Kota Batu," harapnya.