Auditor: Yang Penting Uangnya Sampai

BANDUNG, KOMPAS.com — Saksi ahli auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tuti Susilawati, mengakui bahwa audit yang mereka lakukan atas dokumen yang diserahkan penyidik memang mengindikasikan penyimpangan. Salah satunya, dengan tidak dilengkapi proposal. Namun, mereka lebih memilih untuk memverifikasi apakah dana bansos tersebut sudah diterima oleh masyarakat maupun ormas.

Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (4/9/2012). Tuti menjadi saksi setelah mendengarkan keterangan dari Wakil Wali Kota Ayi Vivananda.

Jaksa mencecar saksi setelah keterangannya bahwa kerugian negara yang ditemukan BPKP hanya mencapai Rp 9,9 miliar, bukan Rp 66 miliar seperti yang didakwakan.

Tuti dicecar pertanyaan mengenai metode konfirmasi yang dilakukan terhadap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SPDP) yang diserahkan oleh penyidik. Pasalnya, SPDP tersebut muncul tanpa ada proposal, sementara peraturan wali kota mengenai bansos dengan tegas mensyaratkan proposal sebagai syarat untuk mengajukan bantuan.

"Yang penting kami memastikan bahwa uang tersebut diterima oleh masyarakat," ujar Tuti yang disambut senyum dari para jaksa.

Terkait konfirmasi yang dilakukan oleh BPKP, Tuti mengakui bahwa bukan pihaknya yang mengundang orang yang namanya tercantum dalam kuitansi sementara sebagai bukti, melainkan dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Alasannya, hanya Pemkot Bandung yang tahu alamat orang-orang yang namanya tercantum dalam kuitansi itu.