Pemda Harapkan Masalah Kedelai Diselesaikan Secara Elok

BANDUNG, KOMPAS.com - Rencana Koperasi Perajin Tempe Tahu Indonesia (Kopti) untuk mogok produksi pada 25-27 Juli, menyikapi lonjakan harga kedelai, disambut was-was pemerintah daerah.

Tindakan tersebut dikhawatirkan bisa memicu kenaikan harga untuk komoditas lain, yang bersamaan juga sedang merambat di bulan puasa.

Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, saat ditemui di Bandung, Senin (23/7/2012) ini.

Hari ini pihaknya menerima pemberitahuan dari Kopti Jabar bahwa mogok produksi juga dilakukan di Jabar yang dilakukan 14.000 perajin tahu.

"Saya menyesalkan langkah yang diambil Kopti. Mogok adalah penyampaian aspirasi, tapi bisakah dikurangi menjadi satu hari saja," kata Ferry.

Dia beralasan, tiga hari mogok bisa mengganggu pola konsumsi masyarakat yang mencari sumber protein nabati, di samping protein hewani yang kerap dikonsumsi selama bulan puasa.

Mogok tiga hari bisa memicu beli secara borongan oleh masyarakat, mengingat perajin tahu membuat dalam kuantitas sesuai pesanan alias tidak pernah membuat lebih, karena alasan menjaga kualitas.

Dengan bentuk koperasi yang menginduk kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Ferry mengharapkan agar Kopti bisa merangkul Menteri Koperasi dan UKM agar bisa memengaruhi kebijakan di pusat. Salah satunya bisa menggandeng kementerian lain, agar bea masuk kedelai bisa diturunkan sehingga, harga di pasaran bisa normal kembali.

Dihubungi terpisah, Ketua Kopti Jabar, Asep Nurdin, membenarkan rencana mogok produksi selama tiga hari. Dia menjelaskan, mogok merupakan solusi akhir yang mereka ambil, setelah mengalami kebuntuan karena tidak pernah dibantu oleh pemerintah dalam mengakses bahan baku pembuatan tempe dan tahu yang terjangkau.

"Kami juga memutuskan untuk menaikkan harga jual hingga 25 persen begitu kembali berjualan tanggal 28 Juli," ujar Asep.