Minim, Intervensi Pemerintah terhadap Harga Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai, intervensi Pemerintah terhadap harga pangan sangat kecil. Menurut dia, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa seperti negara lain yang sekali pun liberal tetap melakukan intervensi terhadap harga pangan di negaranya.

"Sekarang yang dilakukan Indonesia itu sangat minimal," kata Hendri, dalam acara diskusi "Lagu Lama Harga Sembako," di Jakarta, Sabtu (21/7/2012).

Hendri menjelaskan, pada saat harga barang, termasuk pangan, diserahkan pada pasar, otomatis yang akan menentukan harga adalah pasar. Sementara, apakah harga itu bisa terkontrol tentu saja akan bergantung pada seberapa besar intervensi dari pemerintah.

Menurutnya, hanya ada dua intervensi yang dilakukan pemerintah. Pertama adalah operasi pasar. Pemerintah paling banyak melakukan operasi pasar di 50 titik. Intervensi kedua adalah Pajak Ditanggung Pemerintah (PDTP). Terhadap ini, ia mengatakan, di negara mana pun, instrumen PDTP ini tidak akan berhasil untuk mengontrol harga.

Dua instrumen tersebut, menurutnya, belum mampu mengontrol harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai keyakinan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan sekarang di sektor pangan sudah tidak tepat. Menurut Hendri, harus ada perubahan baik di sisi lembaga,  strategi kebijakan fiskal, dan dukungan terhadap produksi.

Hendri pun mencontohkan bagaimana negara lain mengontrol harga pangannya. Di Vietnam, kata dia, harga petani dijamin pemerintah.

"Artinya ada kepastian petani itu untuk memproduksi. Itu salah satunya," katanya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Brasil, China, Malaysia, hingga Amerika Serikat. "Jadi selama pemerintah tidak mengubah strategi dan kebijakan di sektor itu, saya tidak yakin bahwa (Pemerintah) sudah menjadikan sektor pangan itu pangan strategis dan tidak akan diliberalisasi," kata Hendri.