Presiden: Kekerasan di Papua Tidak Boleh Dibiarkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/6/2012), memimpin rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan. Rapat yang berlangsung di kantor Presiden itu membahas upaya penegakan hukum dan keamanan di Papua.

Presiden menyatakan, kekerasan di Papua tidak boleh dibiarkan. "Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini terjadi sejumlah aksi kekerasan atau serangan beruntun yang dilaksanakan kaum separatis bersenjata. Aksi itu sendiri dalam skala kecil dengan korban limited, meski demikian tetap tidak boleh kita biarkan," kata Presiden saat membuka Rapat.

Rapat dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Rapat tidak dihadiri Wakil Presiden Boediono karena pada saat yang sama tengah melakukan kunjungan kerja ke Bali.