Pemerintah Punya Pengalaman Sukses Konversi Minyak ke Gas

DEPOK, KOMPAS.com - Dekan FEUI Firmanzah menilai pelarangan mobil dinas mengosumsi BBM bersubsidi, baru strategi  jangka pendek. Menurutnya, pemerintah tetap memerlukan strategi jangka panjang untuk kebijakan energinya. Antara lain dengan kebijakan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

"Pembatasan itu strategi jangka pendek, sementara jangka panjangnya konversi gas,” kata Firmanzah, saat ditemui di kantornya Kampus
UI Depok, Kamis (7/6/2012).

Terkait konversi ke BBG tersebut, Firmanzah mengatakan, pemerintah sebenarnya mempunyai pengalaman dengan keberhasilannya saat mengkonversi minyak tanah ke tabung gas 3 kg. Mulai dari tabung dan kompornya digratiskan, tersedianya penyalur tabung, harga yang lebih murah dari minyak tanah dinaikan, dan pasokan minyak tanah yang dikurangi. “Masyarakat pun secara alamiah akan sadar dengan sendirinya bahwa pakai gas pun, ternyata lebih ekonomis dan efisien, seperti halnya BBG,” ujar Guru Besar Tetap FEUI tersebut.

Bila pemerintah benar-benar serius ingin mengalihkan penggunaan masyarakat dari BBM ke BBG, sebut dia, maka diperlukan mekanisme proses pengalihan semacam konversi minyak tanah ke LPG. “Stasiun pengisian bahan bakar gas dan converter kit disediakan di mana-mana, bila perlu memberikan insentif (subsidi) pajak ke mobil hybrid, sehingga harganya bisa lebih murah dan masyarakat tertarik,” ucap Firmanzah.

Saat ini, baru terdapat 16 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang beroperasi di DKI Jakarta. Tahun ini pemerintah berjanji akan menambah 33 SPBG, merevitalisasi SPBG yang telah ada.

Merujuk data publikasi Agustus 2011 yang dikeluarkan di laman BPMIGAS, posisi cadangan gas bumi (Terbukti dan Potensial) di Indonesia mencapai 153,72 triliun kaki kubik sementara minyak bumi hanya sebesar 7,41 miliar barel.  Menurut perkiraan BPMIGAS, cadangan minyak bumi sebesar itu, hanya mampu bertahan selama 12 tahun mendatang, sementara gas bumi mampu bertahan memenuhi kebutuhan energi selama 46 tahun kedepan.