Tambahan Kuota BBM Diupayakan

Balikpapan, Kompas - Pemerintah pusat memahami desakan dari daerah-daerah yang meminta penambahan kuota bahan bakar bersubsidi. Diakui bahwa kenyataan di lapangan terjadi kekurangan. Penambahan kuota BBM subsidi secara nasional sedang diupayakan.

”Penambahan kuota sedang diupayakan oleh Pak Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), yang akan mengomunikasikan dengan DPR tentang penambahan BBM bersubsidi,” ujar Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, di sela-sela seminar tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (11/5).

Menurut Agung, kuota nasional 40 juta kiloliter memang kurang dan dia memahami desakan daerah-daerah soal penambahan kuota BBM subsidi. Namun, jika kuota BBM bersubsidi ditambah, itu harus diimbangi dengan penghematan dan BBM subsidi harus tepat sasaran

Seperti diketahui, empat pemerintah provinsi di Kalimantan telah mengirimkan surat permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas.

Total kuota nasional BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter diatur dalam APBN-P 2012. Namun, dalam realisasinya, konsumsi BBM mencapai 44 juta kiloliter. Kini diupayakan ditekan menjadi 42 juta kiloliter. Sekitar 7 persen dari kuota BBM tadi untuk Kalimantan.

”Banyak proyek pembangunan di Kaltim sehingga jelas konsumsi BBM meningkat. Dari sisi kami di Kaltim, kuota semestinya bisa ditambah dua kali lipat,” ujar Kepala Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kaltim Yadi Robyan Noor secara terpisah.

Agung menambahkan, kalaupun kuota ditambah, semestinya diimbangi dengan gerakan menghemat konsumsi BBM subsidi. ”Harus seimbang dengan penghematan. Mereka yang tidak berhak (memakai BBM subsidi), ya, jangan memakai,” kata Agung.

Bertambahnya jumlah kendaraan, sementara kuota BBM subsidi tidak bisa ditambah, membuat antrean terjadi di seluruh daerah di Kaltim sejak tahun lalu. Pada tahun 2012, kuota untuk Kaltim malah lebih rendah karena Pertamina melakukan penyesuaian kuota sebab pada bulan- bulan sebelumnya realisasi penyaluran selalu melebihi kuota.

Siap berhemat

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, dirinya sudah mengimbau kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mulai menghemat penggunaan BBM untuk keperluan dinas. Upaya ini dilakukan sebagai persiapan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas per 1 Juni 2012.

Bibit mengatakan, penghematan dilakukan dengan membatasi acara bepergian hanya untuk acara yang benar-benar penting, dan membatasi penggunaan kendaraan dinas.

”Jika memang harus ada beberapa orang yang berangkat untuk keperluan dinas, misalnya, sebaiknya mereka bergabung memakai kendaraan yang sama dan jangan pergi secara terpisah,” ujarnya. (PRA/EGI/BAY)