Hilangkan Stigma Negatif Terhadap Mesuji

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Mesuji harus bekerja keras untuk menghilangkan stigma negatif terkait konflik agraria di daerah ini yang sempat menjadi sorotan publik nasional dan internasional.

Pembangunan persepsi tersebut harus dilakukan di segala lini baik potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun bidang lain dengan sasaran berupa pencapaian prestasi.

Kesimpulan tersebut muncul dalam diskusi antara Bupati Mesuji Khamamik dengan krimonolog Universitas Indonesia, Erlangga, di Jakarta, Jumat (27/4/2012) seperti tertulis dalam siaran pers Pemkab Mesuji.

Hadir pula Ketua PC Nahdlatul Ulama Mesuji Gus Karim dan staf ahli Pemkab Mesuji Fauzi Heri.

"Stigma Mesuji di mata nasional identik peristiwa potong leher dan pembantaian. Untuk menghilangkan image ini, Pemkab Mesuji harus bisa membangun persepsi yang mengedapankan potensi Mesuji baik dari sisi potensi daerah, aparatur yang bersih maupun sumber daya manusianya. Contoh kongkret yaitu pencapaian prestasi di bidang pendidikan dan olahraga," ujar Erlangga.

Ia mengatakan, Kabupaten Mesuji di bawah kepemimpinan bupati definitif harus segera membangun persepsi untuk keluar dari stigma negatif yang terlanjur melekat luas di publik. Meskipun, peristiwa pemenggalan dan pembantaian petani itu sama sekali tidak terjadi di Mesuji, Lampung.

Dalam waktu singkat, Pemkab Mesuji harus mampu mendorong pembangunan persepsi tersebut. Hal yang paling mudah dilakukan adalah di sektor pendidikan. Pemkab dapat memberikan beasiswa kepada pelajar lulusan SMA sederajat asal Mesuji dan mengirimkan mereka ke berbagai perguruan tinggi nasional.

"Para mahasiswa melalui jalur beasiswa itu diamanatkan untuk berperan aktif membuat diskusi-diskusi di berbagai perguruan tinggi dan mempublishnya melalui media. Dengan cara itu, maka publik dapat mengetahui sisi lain yang positif dari Mesuji," jelasnya.

Ditambahkannya, untuk keluar dari konflik agraria, pemerintah bisa mempertimbangkan konsep land reform. Namun di sisi lain pemkab juga harus mencari solusi terhadap persoalan investasi yang berujung kepada penyerapan tenaga kerja lokal.