Jangan Anggap Remeh Cagub DKI Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai pasangan independen dalam Pemilukada DKI tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebabnya, pasangan independen berpeluang menjadi orang nomor wahid di Jakarta.

"Mereka bukan pelengkap atau hanya menyemarakkan Pemilukada DKI," kata peneliti KIPP Wahyudinata di Jakarta, Senin (23/4/2012).

Menurut Wahyu peluang mereka bersaing dengan calon-calon yang diajukan partai politik cukup besar. Apalagi mereka mengumpulkan dukungan riil dari masyarakat.

Wahyu lalu menjelaskan hasil Data Pemilih Sementara (DPS) sekitar 7juta warga dengan melihat tingkat kehadiran ke TPS pada Pilkada 2007 yang rendah hanya sekitar 60 persen. Maka, syarat minimal yang harus dikumpulkan independen sebanyak 407 ribu sudah tergolong baik.

"Kandidat independen sudah mengantongi delapan persen suara. Modal awal itu harus dipelihara dengan baik dan dapat ditingkatkan," ujarnya.

Diketahui, Pemilukada DKI 2012 memunculkan dua pasang calon independen yakni Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria.

Survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI mengungkapkan warga ibukota mengetahui agenda pemungutan suara Pemilukada DKI. Survei yang dilaksanakan mulai 12-17 April 2012 dengan menggunakan wawancara telepon pada 742 responden, menunjukkan sebanyak 67,78 persen responden mengetahui hari pencoblosan pada 11 Juli 2012. Sementara jumlah yang tidak tahu pelaksanaan pemilukada termasuk banyak yakni 31,8 persen.

"Ini artinya sosialisasi KPUD harus lebih gencar lagi," kata Direktur Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani di Jakarta, Minggu (22/4/2012) lalu.

Selain itu, survei tersebut juga melihat potensi pemilih untuk datang ke TPS cukup tinggi. Sebanyak 80,72 persen responden menyatakan kesediaannya datang ke TPS.

"Hal ini berarti potensi partisipasi pemilih dalam pemilukada Juli mendatang diprediksi tinggi," ujar Budi.

Kesediaan ini, lanjutnya, harus diimbangi dengan akurasi dalam pendaftaraan pemilih.

"Sosialisasi tahapan pengecekan Daftar Pemilih Sementara) penting agar pemilih yang belum terdaftar dapat segera melaporkan pada aparat kelurahan," kata Budi.

Di sisi lain, kata Budi, survei tersebut mencatat adanya sejumlah responden sebanyak 17,52 persen yang memastikan tidak bersedia datang ke TPS. "Mereka yang tidak bersedia datang ke TPS adalah yang merasa bahwa tidak ada kandidat yang mampu bereskan masalah Jakarta," urainya. (Ferdinand Waskita)