Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Jelaskan Kasus Miranda-Angie

Kompas.com - 12/04/2012, 13:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kepada publik mengenai penanganan kasus yang menjerat tersangka Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh alias Angie. Hingga saat ini kedua orang itu belum juga diperiksa sebagai tersangka.

"KPK harus jelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan, anggapan umum kalau KPK bekerja untuk memenuhi pesanan-pesanan tertentu tidak dapat terelakkan," kata Benny di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Hingga kini Miranda belum diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Adapun Angie belum diperiksa terkait kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011. Keduanya juga belum ditahan.

Benny mengkaitkan belum diperiksanya Miranda dan Angie dengan informasi yang beredar, yaitu tentang penetapan keduanya sebagai tersangka yang tidak sesuai prosedur di internal KPK atau belum cukup bukti. Benny mengatakan, kepolisian dan kejaksaan biasa menetapkan tersangka sebelum yang bersangkutan diperiksa. Namun, langkah seperti itu tidak biasa bagi KPK, yang dituntut berhati-hati dalam penetapan tersangka lantaran tidak diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Ada SOP yang ditetapkan pimpinan KPK. Kalau SOP tidak diikuti, maka output itu harus batal demi hukum. Masalahnya, apakah informasi bahwa Miranda dan Angie ditetapkan sebagai tersangka di luar SOP? Kalau itu betul, pimpinan KPK secara menyeluruh harus melakukan koreksi demi hukum, integritas, kredibilitas, dan tentu demi hak asasi yang bersangkutan," papar Benny.

Benny menambahkan, Komisi III DPR akan meminta penjelasan pimpinan KPK terkait masalah itu, terutama akan meminta bukti sudah adanya penerbitan surat perintah penyidikan untuk Miranda dan Angie. Jika pimpinan KPK salah, kata dia, tetap harus dikoreksi. "Ada anggapan di masyarakat, apa pun yang dilakukan KPK selalu benar meskipun salah. Kita harus koreksi itu," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com