Mediasi Leces Gagal

Probolinggo, Kompas - Langkah mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terhadap sengketa perburuhan antara karyawan dan manajemen Pabrik Kertas PT Leces Probolinggo, gagal mencapai mufakat. Karyawan mengancam berunjuk rasa menuntut hak normatif mereka.

”Tadi belum dicapai kata sepakat dengan manajemen. Mereka belum bisa memenuhi tuntutan, maka kami tetap akan berunjuk rasa pada Kamis (12/4) untuk mengingatkan manajemen akan kewajiban mereka terhadap ribuan karyawannya,” ujar Arham, koordinator karyawan Pabrik Kertas PT Leces Probolinggo, Rabu (11/4).

Dalam pertemuan mediasi itu, kedua belah pihak duduk bersama di ruang pertemuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo. Karyawan diwakili 50-an orang dari empat serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Kertas Leces (SPKL), Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPSKL), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Kertas Leces, dan Serikat Karyawan Kertas Leces (Sekar Leces). Adapun manajemen diwakili 5 orang, seperti sekretaris perusahaan, bendahara, wakil dari humas, dan bidang SDM PT Kertas Leces.

Menurut Arham, ada tiga butir tuntutan karyawan, yakni meminta pembayaran 50 persen gaji mereka pada bulan November 2011 yang saat ini baru terbayar 50 persen, menuntut 75 persen tunjangan pendidikan yang belum terbayarkan, dan menagih pembayaran 15 persen gaji bulan Maret 2012 yang juga belum terbayar lunas.

”Karyawan tidak ingin membuat perusahaan bangkrut. Kami hanya ingin menuntut hak normatif kami karena kabarnya manajemen sudah berhasil menjual aset di Cibitung dan sisa hasil penjualan itu masih Rp 15 miliar. Kami minta sisa penjualan aset itu untuk memenuhi hak-hak karyawan yang masih terutang,” ujar Arham.

Sekretaris Perusahaan Pabrik Kertas PT Leces Abdul Haris menuturkan, manajemen belum bisa memenuhi permintaan itu karena uang hasil penjualan aset di Cibitung belum dibayar oleh pembeli. ”Kalau sudah ada transfer uang dari pembeli, kami akan membayar 50 persen kekurangan gaji bulan November 2011 dan 15 persen kekurangan gaji bulan Maret,” ujar Haris.

PT Leces sejak Juni 2010 berhenti berproduksi karena tidak memiliki bahan bakar untuk produksi. Akibatnya, PT Leces dibelit beragam persoalan keuangan, termasuk tersendat-sendat membayar gaji sekitar 1.800 karyawannya.

Sebelumnya, manajemen PT Leces mengatakan, perusahaan berhenti berproduksi karena shortage (turunnya pasokan) gas dari Perusahaan Gas Negara sebagai bahan bakar produksi. PGN menawarkan memberi jatah 20 persen gas. Namun, menurut pertimbangan manajemen, kalau hanya 20 persen, biaya operasi pabrik lebih mahal sehingga akhirnya diputuskan pabrik sementara tidak berproduksi.

Meski tidak produksi, PT Leces tetap mengeluarkan uang Rp 7 miliar per bulan untuk gaji pegawai dan biaya perawatan mesin. Total biaya yang harus ditanggung PT Leces sejak tidak berproduksi hingga kini lebih dari Rp 82 miliar.

”Saat ini kami benar-benar tidak bisa berproduksi karena tidak ada modal kerja. Untuk membayar karyawan saja kami sampai harus menjual aset nonproduktif yang diizinkan Kementerian BUMN,” kata Haris.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo Santiyono menuturkan, pertemuan karyawan dan manajemen PT Leces itu merupakan upaya mediasi atas sengketa perburuhan di sana. (DIA)