CIDES: Hadapi Kenaikan Harga BBM, UMKM Sudah Teruji

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) Rohmad Hadiwijoyo mengatakan, sekarang ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada saat yang sama UMKM juga menghadapi serbuan produk asing yang masuk melalui adanya perjanjian perdagangan bebas. Namun demikian, menurut dia, UMKM tetap akan bertahan terhadap tekanan karena dua hal tersebut.

"Memang sebagaimana krisis-krisis sebelumnya, UMKM diyakini akan tetap mampu survive. Hanya saja, situasi saat ini berbeda dengan krisis sebelumnya, karena pada saat yang sama UMKM harus berhadapan dengan serbuan produk asing yang membanjir seiring policy perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA)," sebut Rohmad, dalam paparan strategis CIDES: Dampak Kenaikan Harga BBM pada Sektor UKM di Indonesia, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Menurut Rohmad, supaya UMKM tetap bertahan maka pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih kuat. Pemerintah, kata dia, harus mengembangkan berbagai pelatihan dan iklim usaha supaya UMKM lebih kreatif dan efisien. Sehingga UMKM pun mampu menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif baik di pasar lokal dan internasional. "Suku bunga perbankan harus didorong lebih bersahabat dengan UMKM sehingga memberikan stimulus yang besar bagi perkembangan sektor ini," tambah Rohmad.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman, kredit macet sektor UMKM tidak besar yakni di bawah 5 persen. Dikatakannya, pemerintah juga perlu mengembangkan promosi demi membangun reputasi UMKM yang lebih positif baik di dalam dan luar negeri. UMKM harus dilibatkan dalam pengembangan sektor-sektor yang masuk dalam kategori sunrise business seperti pengembangan energi terbarukan, industri kreatif hingga industri skala kecil berbasis teknologi informasi.

"Dengan kata lain, seluruh jurus dukungan pemerintah yang meliputi 3P yakni policy, politics, dan public opinion harus all out dikembangkan untuk kemajuan sektor UMKM," ungkapnya.

Pemerintah juga harus menghapus berbagai kendala serta kebijakan yang tidak pro UMKM atau dunia usaha umumnya. Ia mencontohkan, pemberlakuan PP No 24 Tahun 2012 tentang Divest Mandatory di bidang usaha pertambangan. Peraturan ini dinilai bisa mematikan usaha kecil dan menengah di sektor pertambangan. "Kita yakin krisis yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM tidak hanya bisa diatasi oleh UMKM kita tetapi juga membuat mereka makin teruji dan kuat," ucap Rohmad.