Menhut: NODA Harus Disikapi dengan Arif

NUSA DUA, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengajak semua kalangan, terutama industri sawit di Indonesia untuk bersikap arif dalam menanggapi Notice of Data Availability (NODA) tentang sawit yang dikeluarkan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS.

"Aksi boikot terhadap upaya pengembangan industri sawit di Indonesia tidak adil. Karena industri sawit memberi kontribusi besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat," kata Menhut dalam 3rd International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE), Rabu (22/2/2012), di Nusa Dua, Bali. Konferensi kali ini bertema "Konservasi Hutan, Meningkatkan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan".

Pada 27 Januari 2012 EPA mengeluarkan NODA yang menyebutkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) bukan bahan baku biodisel yang ramah lingkungan. Karena itu tidak mendapat insentif.

Menhut mengatakan, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga hutan tropisnya. Ini memainkan peran strategis dalam peta geopolitik dunia. Dari hutan seluas itu, sekitar 26,82 juta hektar merupakan hutan konversi, 28,86 juta hektar hutan lindung, dan 57,06 juta hektar hutan produksi.

Menurut Zulkifli, pemerintah sangat mendukung pengembangan minyak sawit yang berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan, termasuk dalam mendukung konservasi lahan dan sumber daya hutan. Pengembangan perkebunan sawit juga hanya bisa dilakukan di hutan produksi konversi yang tidak berhutan dan tidak bergambut.