Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siti Fadilah Mengaku Kesulitan Awasi Proyek di Depkes

Kompas.com - 07/02/2012, 13:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, Selasa (7/2/2012), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) 2007. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi mantan bawahannya, eks Direktur Bina Marga Pelayanan Medik Depkes, Ratna Dewi Umar.

"Kasus hari ini Ibu Ratna Dewi Umar, APBN 2007, yang dulu saya menjadi saksi bagi Beliau dari kasus APBN 2006. Jadi, memang saya menteri waktu itu dan harus ada yang terangkan," kata Siti saat tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan Siti kali ini bukan yang pertama. Ia sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan kasus-kasus dugaan korupsi yang menjerat para mantan anak buahnya itu.

"Saya datang ke sini berkali-kali, kasusnya berbeda-beda, jadi kira-kira ada tujuh kasus lah." ungkap Siti.

Banyaknya kasus dugaan korupsi di Depkes yang terjadi saat Siti menjabat ini mengundang pertanyaan wartawan. Apalagi, rata-rata kasus dugaan korupsi di Depkes itu terkait proyek pengadaan alat kesehatan. Saat ditanya bagaimana Siti mengawasi proyek-proyek pengadaan di Depkes saat itu, Siti mengakui kesulitan yang dirasakannya.

"Ya enggak kelihatan, itu banyak banget proyeknya, ribuan proyeknya," ujarnya.

Adapun kasus dugaan korupsi Depkes yang tengah disidik KPK antara lain, dugaan korupsi pengadaan alkes Depkes APBN 2006, dugaan korupsi pengadaan alkes Depkes APBN 2007, dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan tersangka Rustam Syarifuddin Pakaya, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com