Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiap DPC Partai Demokrat Dapat 10.000-15.000 Dollar AS

Kompas.com - 03/02/2012, 23:28 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali membeberkan perihal permainan politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 silam.

Sebelumnya, saksi-saksi dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengungkapkan memang ada aliran uang sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) ke kongres itu.

Nazaruddin mengatakan, sebagai anggota tim pemenangan Anas Urbaningrum, dia tahu betul bagaimana aliran dana tersebut sampai ke Bandung.

Karena kemampuan mengalirkan dana itulah, Nazaruddin pun mengakui dia pada akhirnya menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat.

Nazaruddin menuturkan, sebelum kongres dia sudah diminta Anas memaparkan kebutuhan uang, untuk mendapatkan suara DPC-DPC Partai Demokrat.

"Saat itu kan ada sekitar 320 DPC yang harus dirangkul suaranya. Saya bilang, kebutuhan setiap DPC sekitar 10.000 dollar AS. Saya tahu karena saya tim pemenangannya Mas Anas," kata Nazaruddin, usai persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Namun, lanjut Nazar, kebutuhan itu akhirnya membengkak karena terjadi pemilihan putaran kedua.

"Jadi DPC-DPC yang sebelumnya memilih Pak Andi, juga harus kami berikan sekitar 15.000 dollar AS agar berbalik memilih Mas Anas. Kalau mau dilihat, ada tuh CCTV saat bagi-bagi uang itu," ujar Nazaruddin.

Menurut dia, kebutuhan soal uang itu sudah disiapkan sebelumnya. "Saya yang menerima uang Rp 30 miliar dan 8 juta dollar AS itu di lantai 9 Hotel Aston Bandung. Tapi di sidang disebut 5 dollar AS. Ya enggak apa-apalah, memang jumlahnya sekitar itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com