Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Akan Tempuh Pemecatan Sekjen DPR

Kompas.com - 13/01/2012, 16:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Marzuki menilai, Nining tak layak menjabat Sekjen DPR.

Marzuki mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait masalah Nining. "Saya akan tempuh prosedur itu (pemecatan)," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Marzuki menjelaskan, ada beberapa alasan dirinya meminta Nining dipecat. Pertama, kata dia, Setjen kerap melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR. Terakhir, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar.

Marzuki memberi contoh ketika dirinya diberikan komputer untuk ditaruh di ruang kerja pada awal tahun 2010. "Saya kaget. Ibu Sekjen, ini siapa yang minta? Kata Bu Sekjen, ini ada anggarannya. Padahal, di meja saya ada komputer. Kemudian saya ingatkan, 'Bu Sekjen, lain kali kalau beli barang apa pun untuk DPR harus dilaporkan ke pimpinan walaupun itu ada anggarannya," kata Marzuki.

Alasan lainnya, tambah Marzuki, ia banyak menerima pengaduan dari para vendor bahwa terjadi praktik KKN dalam proses tender proyek di DPR. Marzuki mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Nining. Namun, ucapnya, tak ada tindak lanjut dan penjelasan.

Kesalahan lainnya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Setjen tak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya terlihat dari keputusan mengimpor ratusan kursi mahal untuk ruang rapat Banggar.

"Renovasi ruang Banggar sangat menyakitkan. Hanya kursi saja harus impor. Padahal, produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah," katanya.

Seharusnya, lanjut Marzuki, Sekjen tidak langsung menerima apa saja yang diinginkan oleh konsultan proyek. Semakin mahal biaya proyek itu, ucap dia, maka akan semakin mahal biaya konsultan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, 'Bu Sekjen, tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik, tolong sampaikan ke saya. Saya tidak tahu hambatannya apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," katanya.

"Selama ini saya diam. Kalau program itu benar, saya bela. Tapi kalau program itu menyakiti hati rakyat, tidak mengindahkan pesan pimpinan dan pemerintah, apa lagi yang kita pertahankan untuk orang seperti ini?" pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com