Berdasarkan catatan Walhi, kata Hegar, pertambangan dan perkebunan itu telah menguasai hampir 50 persen lebih luas daratan di Kalsel yang mencapai 3,7 juta hektar.
”Ini yang harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Wilayah masyarakat adat, petani, ini harus diperhatikan,” ujarnya.
Dalam aksi kali ini, pengunjuk rasa juga minta jaminan kepada aparat agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
Mereka juga minta kepolisian menarik aparat yang ada di wilayah konflik karena tidak jarang aparat kemudian menjadi salah satu pelaku utamanya.
Pihak kepolisian juga diminta berani menelisik anggotanya yang terlibat bisnis di pertambangan dan perkebunan sawit.
Sementara DPRD Kalsel diminta menginventarisasi titik-titik yang berpotensi konflik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.