Warga Muara Tae Laporkan Penjual Tanah Adat

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendatangi Polda Kaltim, Senin (9/1) sore. Warga Muara Tae datang dengan didampingi sejumlah pihak.

Mereka melaporkan empat warga Kampung Ponak berinisial G, M, J, dan N, yang telah menjual secara tidak sah tanah adat milik warga Kampung Muara Tae. Keempat orang itu adalah warga Kampung Ponak, kampung tetangga Muara Tae.

"Empat orang itu menjual tanah adat warga kami seluas 638 hektar, ke perusahaan sawit PT Muntewaniq Jaya Perkasa," ujar Kepala Kampung Muara Tae, Masrani, di Polda Kaltim, usai memasukkan laporan.

Masrani bersama sejumlah warga, didamping antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kaltim, Padi Indonesia, Mapala Universitas Balikpapan, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Mulawarman Samarinda, dan Kelompok Pecinta Alam Species.

Penjualan tanah adat itu terjadi 16 September 2011, dan membuat Masrani serta warga Muara Tae marah. Tanah adat berupa hutan sekunder itu diharga Rp 1 juta per hektar sebagai ganti rugi.

Dari total tanah adat 638 hektar, seluas 200 hektar di antaranya sudah dibabat perusahaan sawit. " Kami tahu tanah kami sudah dijual secara tidak sah, ketika perusahaan mulai membabat lahan pada Oktober 2011 lalu," katanya.

Menurut Margaretha Seting Beraan, dari Aman Kaltim, sejumlah upaya dan pelaporan di daerah buntu, sehingga satu satunya harapan adalah ke Polda Kaltim.

Kasus itu bisa berkembang menjadi konflik horizontal, jika tidak segera ada solusi. " Sudah dilaporkan ke Polsek Jempang, dan Polres Kutai Barat, namun pelaporan ditolak dan tidak membuahkan hasil,"  kata Margaretha.