Santunan Jadi Bancakan

Kompas.com - 22/12/2011, 03:17 WIB
Editor

Karawang, Kompas - Dana santunan sebesar Rp 220 juta dari Pemerintah Belanda untuk sembilan janda dan satu korban kasus pembantaian Rawagede di Karawang, Jawa Barat, tahun 1947, harus dipotong separuh untuk dibagikan kepada 171 warga lainnya.

Oleh perangkat desa setempat, ke-171 orang ini disebut ”ahli waris”, meski tidak ada hubungan keluarga dengan sembilan janda dan satu korban penerima santunan dari Belanda.

Keterangan yang dihimpun dari Rawagede, Rabu (21/12), menyebutkan, pembagian tersebut merupakan solusi atas kisruhnya tuntutan 171 warga lainnya yang juga berharap jatah santunan.

Pada 14 September 2011, pengadilan Den Haag memvonis Pemerintah Belanda bersalah dalam kasus pembantaian di Rawagede, 9 Desember 1947. Belanda diwajibkan membayar kompensasi kepada sembilan janda dan satu korban yang terdaftar sebagai penuntut.

Sejak pekan lalu, para janda dan korban mulai mencairkan santunan yang ditransferkan ke rekening yang mereka tunjuk sebesar 20.000 euro (Rp 220 juta).

Namun, tuntutan muncul dari 171 anak, cucu, dan ahli waris korban Rawagede lainnya yang tak terdaftar dalam gugatan. Mereka meminta jatah dari santunan yang diberikan Pemerintah Belanda. Akhirnya, desakan itu dialamatkan ke para janda dan korban penerima santunan.

”Kami tidak ingin situasi memanas gara-gara uang santunan ini. Keluarga ikhlas menyerahkan separuh untuk dibagi kepada 171 ahli waris itu,” kata Tasmin (62), anak Saih bin Sakam (almarhum), korban Rawagede.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tasmin mengungkapkan, separuh dari dana santunan yang dia cairkan, pekan lalu, disetor ke pemerintah desa sebagai koordinator 171 ahli waris.

Dewi (20), cucu angkat janda Lasmi (80), yang dikuasakan menerima dana santunan, mengaku telah menyerahkan dana Rp 110 juta ke aparat desa.

Jumlah potongan dana santunan versi beberapa keluarga janda korban dan kepala desa tak sinkron. Beberapa keluarga korban menyebut santunan dipotong separuh dari Rp 220 juta atau Rp 110 juta. Namun aparat desa membantah dan mengaku hanya memotong Rp 100 juta.

”Tidak benar Rp 110 juta. Kami hanya menerima Rp 100 juta. Itu pun baru delapan dari 10 penerima santunan yang menyetor,” kata Mamat, Kepala Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang.

Menurut Mamat, setelah terkumpul dari seluruh keluarga penerima, dana itu kelak dibagi rata ke 171 ahli waris lainnya yang tak kebagian santunan dari Belanda.

Secara terpisah, Koordinator Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang mendampingi para korban Rawagede, Irwan Lubis, mengatakan, saat rombongannya tiba di Rawagede, pekan lalu, sejumlah warga berkerumun dan meminta jatah.

Anggota Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo, berpendapat, kasus ini gugatan perdata. Kalau ahli waris lain mau menuntut silakan juga menempuh jalur perdata. Perbuatan meminta separuh uang ganti rugi yang menjadi hak para janda penggugat adalah tindakan keliru dan melanggar hukum pidana.

”Selain melukai rasa keadilan, hal ini ini juga memalukan dan merusak citra Indonesia,” katanya. (MKN/ONG)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.