Warga Moro-Moro Tuntut Pengakuan Pemerintah

MESUJI, KOMPAS.com - Ribuan warga Moro-Moro berkonvoi di jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin (12/12/2011), untuk memperingati Hari HAM Internasional .

Sekretaris Jenderal Persatuan Petani Miskin Way Serdang (PPMWS), Syahrul Sidin, mendesak pemerintah memberi pengakuan  terkait keberadaan masyarakat Moro-Moro yang mendiami kawasan Hutan Register 45.

"Selama ini, masyarakat di sini hidup dengan kondisi terabaikan hak-hak sipil dan politiknya. Masyarakat di kawasan ini tidak dapat mengikuti pilkada, dan tidak mendapat layanan pemerintah seperti kesehatan dan pendidikan, termasuk program raskin dan bantuan langsung tuna," kata Syahrul.

Di kawasan Moro-Moro saat ini tinggal sekitar 2.000 keluarga. Mereka hidup dalam kondisi terbatas, dengan menumpang di tanah milik negara, menyusul ditelantarkannya tanah itu oleh pemegang hak pengelolaan tanah PT Silva Inhutani Lampung sejak 1998.

Aksi peringatan Hari HAM di Moro-Moro juga diwarnai dengan kegiatan permutaran film mengenai HAM.