Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perbatasan, yang Terpenting Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 17/10/2011, 14:05 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan tidak satu pun wilayah daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat yang telah dicaplok oleh Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Ramadhan, setelah dirinya bersama Komisi II DPR melakukan kunjungan spesifik langsung ke dua daerah tersebut.

"Saya ingin sampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Memang tidak ada pencaplokan di sana. Begitupun dengan kabar yang dikatakan patok-patok yang bergeser, itu semua tidak benar. Jadi, kepada siapapun, baik kalangan pemerintah, maupun parlemen, ketika menyampaikan data dan fakta itu, sampaikan lah yang benar," ujar Ramadhan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (17/10/2011).

Dugaan pencaplokan wilayah tersebut pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Politisi PDI-P itu menyebut wilayah Camar Bulan berkurang hampir 1.500 hektar dan wilayah Tanjung Datu sepanjang 800 meter garis pantai. Bahkan, Malaysia dikatakan sudah membangun taman nasional serta budidaya penyu di daerah tersebut.

Ramadhan menuturkan, dalam tinjauan langung yang ditemani oleh Pangdam Mayjen Geerhan Lantara dan Kapolda Kaliman Barat tersebut, rombongan anggota Komisi II langsung menuju ke titik A-104, A-53, A, 54 yang berada di wilayah Camar Bulan. Menurutnya, di titik-titik tersebut, tidak ada satupun wilayah yang dicaplok oleh Malaysia.

"Patoknya itu masih ada, dan kalau dikatakan bergeser itu tidak benar. Patok. A-104, itu masih berdiri di sana. Jadi dari sisi ini, tidak benar camar bulan dicaplok. Semuanya masih sesuai berdasarkan MOU 1978. Dan budidaya penyu itu memang ada, tapi itu di wilayah Malaysia, bukan kita. Jadi apa yang mau dipersalahkan," kata Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan mengharapkan agar berbagai pihak tidak lagi mempersoalkan masalah perbatasan ini. Menurutnya, yang terpenting dalam soal perbatasan saat ini adalah pembangunan insfrastruktur.

"Saya kira persoalan infrastruktur lebih tepat dibicarakan di sana (wilayah perbatasan). Ibu-ibu di sana sampai ada yang bilang susah sekali hidup, bahkan sampai ada yang melahirkan di atas sampan," kata Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com