Pemerintah Cari Solusi Masalah Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mencari solusi mengatasi persoalan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Persoalan utama di perusahaan tambang itu menyangkut besaran upah dan gangguan keamanan.

"Persoalan Freeport tidak terlepas dari substansinya yaitu belum tuntasnya atau belum ada kata putus kata puitus soal upah. Ini ada di domain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, di sela rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (11/10/2011) di Jakarta.

Sementara persoalan bentrok fisik merupakan domain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. "Menko Polhukkam sudah melaksanakan langkah-langkah di sana untuk mengatasi gangguan keamanan," ujar Darwin.

Adapun Kementerian ESDM fokus pada penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan dan keteknisan. "Staf kami terus memantau kondisi fasilitas produksi," katanya.

Sejauh ini kegiatan produksi masih berlangsung lantaran fasilitas produksi tidak boleh terhenti sama sekali. Jika kegiatan produksi terhenti maka akan mengganggu daya dukung dan pengelolaan air serta udara.

Saat ini jumlah bijih tembaga dan emas yang ditambang (underground) 232.500 ton. Sedangkan volume produksi bijih tembaga dan emas yang diproses 218.500 ton. Adapun konsentrat yang dihasilkan 6.200 ton.