Investasi Terganggu

AMBON, KOMPAS - Iklim investasi di Maluku terganggu akibat kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Ambon, Maluku, 11 September lalu. Investor asal China, Malaysia, dan Polandia, yang sebelumnya sudah pasti menanamkan modal, memilih menunda investasinya sambil melihat perkembangan situasi keamanan di Maluku.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Maluku Bidang Penanaman Modal dan Investasi Welhelm Daniel Kurnala, Kamis (22/9), mengatakan, pengusaha dari tiga negara berbeda itu rencananya akan berinvestasi di sektor pariwisata dan perikanan.

”Mereka sudah membuat gambar rencana pembangunan dan melakukan studi kelayakan. Namun, setelah mendengar ada kerusuhan, mereka memilih wait and see,” ujarnya.

Kondisi ini disesalkan karena setelah konflik sosial tahun 1999, kondisi investasi di Maluku terus membaik. Di Ambon, kondisi ini terlihat dengan munculnya sejumlah hotel berbintang, dibangunnya tiga pusat perbelanjaan berskala besar, dan sejumlah investasi di sektor perikanan. Selain Ambon, resor-resor wisata pun bermunculan di Pulau Saparua dan Seram.

”Pemerintah bersama aparat keamanan harus bertindak cepat dalam menjawab keraguan investor. Mereka harus bisa meyakinkan investor bahwa Maluku betul-betul aman,” ujar Daniel.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Maluku Rahman Soumena yakin Maluku masih menarik untuk investor. Buktinya, pada 26 September mendatang Pemerintah Provinsi Heinan, China, akan datang ke Ambon untuk menandatangani kontrak kerja sama ekonomi dan pertanian. Penandatanganan kontrak ini merupakan lanjutan dari nota kesepahaman yang dibuat tahun lalu. ”Saya tidak mendengar ada investor yang membatalkan niatnya berinvestasi di Maluku,” katanya.

Seperti di Ambon, anarkisme massa yang merusak sejumlah patung di Purwakarta, Jawa Barat, dikhawatirkan bisa merusak iklim investasi yang dibangun dengan baik di Purwakarta dalam tiga tahun terakhir.

Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Purwakarta mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Agustus 2011, realisasi investasi mencapai Rp 5,68 triliun.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyayangkan perusakan patung oleh massa karena hal itu bisa memengaruhi iklim investasi di Purwakarta. Kondisi sosial dan stabilitas politik di daerah selama ini menjadi modal menarik investor, selain faktor lokasi, infrastruktur dasar, dan perizinan. Karena itu, dia menyerahkan penanganan kasus perusakan patung kepada aparat penegak hukum. (APA/MKN)