Negosiasi Berjalan Alot

SIDOARJO, KOMPAS.com — Negosiasi antara aparat kepolisian dan warga korban lumpur Lapindo di 45 RT hingga kini masih berlangsung alot. Proses negosiasi berlangsung di titik 25 waduk lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur yang beberapa jam sebelumnya ditinjau Wakil Presiden Boediono.

Dalam negosiasi itu, pihak kepolisian dipimpin Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo AKBP Eddy Hermanto, sementara warga diwakili koordinator 45 RT Desa Mindi, Muhammad Jasimin.

Suasana di titik 25 tegang. Puluhan warga bergerombol, sementara puluhan polisi juga dalam posisi bersiaga. Hanya saja polisi tidak dilengkapi dengan kendaraan taktis yang sudah ditarik.

Suasana  tegang juga tampak di kantong-kantong warga 45 RT, seperti Mindi dan Pajarakan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari orangtua dan anak-anak, lelaki dan wanita yang siap bergerak untuk mendukung kawan-kawan mereka yang ada di titik 25.

Warga tetap akan menghentikan pengoperasian alat berat oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sampai tuntutan mereka diakomodasi dalam peraturan presiden tentang ganti rugi bagi warga di luar peta terdampak. Sementara kepolisian melarang warga menghentikan pengoperasian alat berat tersebut.

Sebagaimana diberitakan, warga di 45 RT itu bergerak cepat menghentikan alat-alat berat yang dioperasikan BPLS sesaat setelah Wapres Boediono meninggalkan lokasi. Aksi itu merupakan luapan kekecewaan terhadap Boediono yang tidak memberi kesempatan mereka berdialog.

Saat di Bandara Juanda, Boediono hanya berdialog dengan perwakilan 9 RT yang akan memperoleh ganti rugi berdasarkan Perpres yang kabarnya akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Senin (26/9/2011), dan perwakilan 3 desa.