Dana Pengendalian AIDS, TB dan Malaria Tergantung Bantuan Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendanaan program pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) masih tergantung bantuan internasional. Untuk itu, perlu ada penyiapan dana agar program pengendalian ATM secara bertahap dapat ditangani APBN.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, melalui pesan elektronik, Sabtu (17/9/2011) di Jakarta.

"Sudah perlu dipersiapkan exit strategy, artinya penyiapan dana agar program pengendalian ATM secara bertahap dapat ditangani oleh APBN, APBD dan dana kita di dalam negeri," kata dia.

Bila Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD dapat tercapai, maka exit strategy ini akan lebih mudah terwujud.

Penandatanganan grant agreement proyek Global Fund AIDS, Tuberculosis, Malaria (GF ATM), antara Authorized Principal Recipient (APR) di Kementerian Kesehatan dengan para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebelumnya telah dilaksanakan pada Jumat (16/9/2011) lalu.

Sejauh ini, hasil kinerja Indonesia selalu mendapat apresiasi dari GF ATM, dan mendapat predikat yang baik. "Banyak kemajuan yang telah dicapai, dan sebagian besar indikator MDG (tujuan pembangunan milenium) sudah dan akan segera tercapai," ujarnya.

Namun diakui, masih ada sejumlah masalah. Dalam pengendalian AIDS, pengetahuan masyarakat masih minim, dan rendahnya penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi. Dalam pengendalian tuberkulosis atau TB, masih adanya disparitas pencapaian program antar propinsi dan secara total masih banyaknya pasien di masyarakat.

Sedangkan penanggulangan malaria masih perlu waktu untuk eliminasi. Tjandra menambahkan, sumber daya untuk GF ATM seyogyanya dapat juga dipakai untuk penguatan sistem kesehatan, dan meningkatkan pengendalian penyakit lain.

Peran serta rumah sakit dalam pengendalian ATM juga perlu ditingkatkan, bukan hanya aspek kuratif tapi juga promotif preventif, bukan hanya di dalam RS tapi juga di masyarakat. Konsep rumah sakit tanpa dinding bisa jadi salah satu opsi, atau setidaknya para pakar di RS membina kalangan kesehatan di sekitarnya.

Selain itu semua program dan kegiatan seyogyanya dijalankan sesuai aturan yang berlaku. "Jadi, jangan sampai ada penyimpangan dalam bentuk apa pun juga," kata dia menegaskan.