Petani Harus Dijamin

CIREBON, KOMPAS - Pemerintah semestinya bisa berperan aktif untuk menjamin petani dalam pengajuan kredit usaha rakyat ke bank. Tanpa jaminan yang kuat, kecil kemungkinan pihak bank bersedia memberikan KUR kepada petani kecil yang sebagian besar tidak memiliki lahan.

Pengajar Ekonomi Pembangunan dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Agus Al Wafier, Jumat (29/7), mengatakan, peran pemerintah sebagai avalis (penjamin) bagi petani akan memperkuat posisi tawar petani di hadapan bank. Di sisi lain, tindakan bank untuk teliti dan berhati-hati dalam mengeluarkan kredit juga tidak bisa disalahkan.

”Persoalannya, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah masih setengah hati dalam membantu petani. Mau atau tidak mereka menjadi avalis bagi petani. Dari berbagai pengalaman, pemerintah cenderung enggan menjamin petani,” tutur Agus.

Di saat petani terus didorong agar mendongkrak produktivitas dalam menghadapi krisis pangan, pemerintah justru abai membantu permodalan petani. Petani kecil, apalagi yang tidak memiliki lahan, jelas tidak bisa mengembangkan usahanya. ”Jangankan menaikkan produksi, lahan saja mereka tak punya,” kata Agus.

Peran penting pemerintah sebagai avalis, lanjut Agus, terletak pada fungsi pembinaan dan pengawasannya terhadap petani yang mengajukan KUR. Sebagai avalis, pemerintah berisiko menanggung kerugian jika kredit petani macet. Oleh karenanya, pemerintah mesti turun tangan membina petani supaya usaha pertaniannya berhasil dan bisa mengembalikan kredit. Dengan menjadi avalis, pemerintah tidak lepas tangan terhadap nasib petani.

Analis Muda Bank Indonesia (BI) Cirebon Andriany Suryanita mengatakan, permintaan jaminan oleh bank dalam KUR mikro di bawah Rp 20 juta kepada petani memang tidak terhindarkan. Bank dituntut berhati-hati memberikan kredit. ”Bank juga tidak ingin kasus kredit macet dalam program KUT terulang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Cirebon Ali Effendi mengatakan, posisi pemerintah sebagai avalis atas KUR petani memang belum pernah dilakukan. Soal KUR untuk petani, Ali mengakui pihaknya belum terlalu banyak fokus dan mengurusinya.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Brebes Masrukhi Bachro berharap petani dimudahkan untuk mendapatkan akses permodalan.

Nelayan juga sulit

Sementara itu para nelayan di Jawa Timur juga mengalami kesulitan mendapatkan KUR meskipun mereka bersedia menjaminkan perahunya sebagai agunan. ”Nelayan hanya punya perahu dan kalau dijadikan agunan justru ditolak oleh bank,” kata Direktur Eksekutif Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jatim Oki Lukito. (WIE/ETA/REK)