Uji Kir, "Make Up", dan "Main Mata"

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono menegaskan, untuk meringankan beban pengusaha angkutan dan meminimalisasi praktik main mata itu, pemerintah sesungguhnya menggratiskan biaya uji kir.

Udar juga berharap masyarakat tidak segan melaporkan jika ada petugas nakal. ”Sopir dan pemilik bus atau siapa saja jangan segan lapor ke saya jika ada oknum petugas terlibat. Saya akan tindak tegas,” kata dia.

Namun, imbauan ini juga tak akan efektif jika dari pemilik kendaraan pun tidak diberdayakan. Pasalnya, bagi pemilik kendaraan, jauh lebih ringan memberi uang kutipan atau menyewa suku cadang ketimbang harus membeli onderdil baru yang mahal. Ini merupakan langkah praktis yang sesungguhnya merugikan kepentingan umum hanya demi selembar surat jaminan agar bus tetap beroperasi.

Lantas apa yang bisa dilakukan? Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyarankan, selain pengawasan, pemerintah juga perlu membina organisasi atau koperasi pemilik bus sedang ini agar mereka bisa lebih berkembang. (PIN/NEL)