Kaltim Potensial Alami Ledakan Penduduk

SAMARINDA, KOMPAS.com - Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi terjadinya ledakan penduduk, hal itu tercermin dari Sensus Penduduk 2010 yang menampilkan data mengejutkan, yakni dalam kurun 10 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sekitar 1,1 juta jiwa.

"Jika pengendalian jumlah penduduk tidak bisa dilakukan secara proporsional maka dikhawatirkan akan terjadi peledakan penduduk," kata Kepala BKKBN Samarinda, yang baru Jupri Yasin di Samarinda, Selasa (17/5/2011).

Pada 2000 jumlah penduduk di Kaltim sekitar 2,78 juta jiwa dan saat Sensus Penduduk 2010, hasil sensus sangat mencengangkan karena kini sudah 3,8 juta jiwa.

Melihat fakta tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini berusaha untuk menekan pertumbuhan penduduk tersebut.

Hal itu terkait dengan misi BKKBN bahwa pada tahun 2015 penduduk Kaltim tumbuh seimbang. Salah satu usahanya, yaitu pada 2 Juni mendatang akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), hal ini merupakan suatu prasyarat kemajuan bangsa.Untuk itu, akan diadakan pelatihan terhadap bidan dan dokter di kabupaten kota masing-masing.

"Diharapkan dengan program tersebut akan memutus lingkaran setan kemiskinan (proverty trap), miskin tersebut karena memiliki banyak anak sehingga anaknya juga akan miskin lagi," katanya.

Program keluarga berencana (KB) akan memberikan manfaat terhadap keluarga yang melaksanakan program tersebut, yaitu akan memudahkan keluarga tersebut untuk perbaikan gizi keluarga dan meningkatkan pendidikan anaknya.

Selain itu, manfaat tersebut akan bisa diwujudkan melalui beberapa perbaikan, yaitu angka kematian ibu/bayi akan turun, gizi ibu dan anak membaik, produktifitas meningkat dan akan menambah jumlah tabungan keluarga karena biaya konsumsi menurun.

Sedangkan manfaat lainnya akibat keberhasilan KB dalam jangka panjang, yaitu kualitas SDM Kaltim akan semakin meningkat sehingga hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kaltim.

"Program KB bukan untuk membatasi jumlah anak tetapi harus dilihat dan dikaitkan pada sisi sosial budaya, perlindungan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak anak," katanya.