Merpati Dibahas di Sidang Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi pembelian pesawat MA-60 buatan Xian Aircraft Industrial Corporation China oleh PT Merpati Nusantara Airlines terus berlanjut. Kualitas pesawat diduga menjadi penyebab insiden jatuhnya pesawat tersebut di Teluk Kaimana, Papua Barat, akhir pekan lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun akhirnya membahas insiden jatuhnya pesawat tersebut dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/5/2011). 

"Membahas jatuhnya pesawat MA-60 Merpati di Teluk Kaimana, Papua Barat," kata Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi Kompas.com, Kamis. 

Sebelumnya, Komisi XI DPR menyatakan, Kementerian Keuangan dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Sebab, MNA dan pemerintah menandatangani kesepakatan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) pengadaan pesawat MA-60 sebelum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran DPR. 

Menurut kronologi pengadaan pesawat MA-60, Kementerian Keuangan dan PT MNA menandatangani SLA pengadaan MA-60 pada 11 Juni 2010. Ketika itu, Badan Anggaran belum memberikan persetujuan. Badan Anggaran baru memberikan persetujuan pada 30 Agustus 2010, setelah melewati pembahasan pada 18-23 Agustus 2010 oleh Panitia Kerja SLA. 

"Kementerian Keuangan dan MNA telah melanggar UU APBN karena sudah bertindak sebelum disetujui," ungkap Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan, PT MNA, Bappenas, PT Perusahaan Pengelola Aset, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, Rabu (11/5/2011) malam. 

Hal senada diungkapkan anggota DPR, Andy Rachmat. Dia berpendapat, tindakan yang mendahului persetujuan Badan Anggaran itu menambah pelanggaran Kementerian Keuangan dan MNA karena tidak membahas hal tersebut di Komisi XI DPR. 

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution mengutarakan, penganggaran dana SLA pada APBN 2010 telah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran. Sambil melampirkan hasil keputusan rapat kerja antara Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan, dia mengklaim telah sesuai dengan prosedur persetujuan anggaran. 

Mengenai dana SLA dari Exim Bank of China, katanya, hal itu tidak diterima oleh pemerintah. Dana sebesar 1,8 miliar renminbi itu langsung ditransfer Exim Bank of China ke rekening Xian Aircraft menggunakan withdrawn application. "Dengan aplikasi itu, pada neraca kita akan tercantum penerimaan pinjaman sekaligus penerusan pinjaman. Jadi, dana tercatat in dan out," jelasnya.