Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Tantang Luthfi dan Fachri

Kompas.com - 25/04/2011, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, mengaku bahwa serentetan "serangan" yang ia lancarkan kepada sejumlah elite PKS bukan merupakan agenda dari pihak lain. Yusuf mengaku tidak ditunggangi pihak mana pun, termasuk pihak partai penguasa yang disinyalir adalah Partai Demokrat.

"Secara pribadi saya tidak pernah mengenal SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), tidak pernah kenal Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat)," ujar Yusuf dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada pihak yang menudingnya telah dikendalikan orang lain agar membuktikan tudingan tersebut. Yusuf kemudian menyebut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan Wakil Sekjen Fachri Hamzah telah menudingnya, mengatakan bahwa Yusuf ditunggangi penguasa.

"Saya minta Luthfi dan Fachri segera membuktikan siapa yang mendalangi saya. Apabila tidak bisa buktikan, ini urusan fitnah besar," ujarnya.

Yusuf juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang selama ini mendukung pergerakannya bekerja secara sukarela. Para pendukungnya adalah rekan kerja Yusuf sewaktu ia menjadi anggota Komisi III DPR. "Teman-teman di Komisi III ingin membantu karena menganggap saudara, orangtua kita. Mungkin gabungan orang-orang Komisi III dan Baleg (Badan Legislasi DPR) akan bersama membantu saya, mereka yang tidak di DPR lagi," tuturnya.

Yusuf beserta tim kuasa hukumnya juga menyampaikan rencana mereka menggugat sejumlah elite PKS terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKS. Yusuf menilai, pemberhentian dirinya tidak sesuai prosedur. Sejak dibacakan surat keputusan pemecatan pada November 2010 hingga kini, Yusuf mengaku belum menerima salinan surat keputusan pemecatannya. Terkait surat pemecatan, sebelumnya, 19 April, Yusuf menyomasi DPP PKS untuk memberikan salinan surat pemecatannya dalam jangka waktu tujuh hari.

"Namun, elite PKS tidak beriktikad baik, tidak memedulikan, maka Kamis (28/4/2011) pukul 11.00 kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugat sejumlah elite PKS. Saya tidak akan mundur dengan orang yang melakukan kesombongan, ketidakadilan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com