Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NII Menyuruh Saya Mencuri

Kompas.com - 25/04/2011, 14:04 WIB

KOMPAS.com — Penjelasan yang diajukan kepala negara mengenai konsep negara dalam negara membuat saya bingung. Tak ada satu pun penjelasan yang meyakinkan. Saya terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Diskusi saya dan kepala negara itu berlangsung berjam-jam. Kepala negara itu tampak lelah meladeni kebawelan saya. Ia lantas menanyakan kesediaan saya untuk bergabung.

Ia menjelaskan, sebelum bergabung, seorang calon warga negara harus memberikan sumbangan dana kepada negara. Seingat saya, jumlahnya mencapai Rp 2 juta. Namun, saat saya katakan bahwa saya tidak punya uang sejumlah itu, dia menurunkan harga. Bahkan boleh dicicil beberapa kali dalam jangka waktu tiga bulan.

Tetap saja saya enggan dan mengaku tidak punya uang. "Uang dari mana? Saya kan mahasiswa, belum kerja juga," kata saya.

Lantas ia mulai menjelaskan dengan dalil-dali Al Quran yang diinterpretasikannya berbeda tentang mengambil harta orang lain. Ia bilang, ambillah harta dari orangtuamu, saudaramu, orang dekatmu, atau orang lain.

Rupanya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang akan diberikan kepada negara. Mereka menilai, orang-orang selain anggota NII adalah kafir sehingga tidak jadi masalah jika harta mereka dirampas. Mendengar adanya iuran, saya makin yakin bahwa ajakan NII ini tidak beres.

Oh, ternyata ujung-ujungnya uang toh, batin saya. Saya berpikir jangan-jangan ini adalah modus baru kejahatan penipuan. Akhirnya, ketika sang kepala negara kembali menanyakan niat bergabung atau tidak, saya menjawab tidak. "Kalau ujung-ujungnya uang, saya enggak mau. Dan, aneh ada negara di dalam negara," kata saya.

Akhirnya sang kepala negara itu menyudahi diskusi kami. Ia beranjak ke luar ruangan. Setelah itu, teman lelaki Dewi yang mengantar saya ke ruangan, masuk kamar, mengantarkan saya kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, Dewi sudah menunggu. Ia mengaku diajak bicara dengan kepala negara lain di kamar yang satunya.

Di ruang tamu, teman lelaki Dewi kembali bertanya, "Bagaimana? Sudah paham?". Saya jawab akan pikir-pikir. "Habis ujung-ujungnya uang," kata saya.

Kemudian kami dipersilakan pulang. Di perjalanan pulang, Dewi juga bercerita bahwa ia merasa ragu dengan adanya iuran yang diwajibkan. Namun, kata Dewi, teman lelakinya itu kembali mengajak dia dan saya untuk mengikuti pertemuan akbar di Balairung UI, Depok, beberapa hari kemudian. Saya tidak merespons positif ajakan itu. Cukup sampai di sini saya mengikuti rasa penasaran ini.

Sesampainya di rumah, saya menceritakan pertemuan itu kepada orangtua dan kawan-kawan saya. Sejumlah teman mengatakan kepada saya bahwa itu adalah gerakan NII yang biasa merekrut mahasiswa di kampus-kampus. Teman-teman saya menyarankan untuk melaporkan ke polisi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com