Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Belum Diperlukan

Kompas.com - 19/04/2011, 16:14 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembentukan tim independen untuk menginvestigasi kasus bentrokan antara TNI dan warga Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, belum diperlukan. Purnomo meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Terkait kabar bahwa adanya bisnis penambangan di sekitar lokasi bentrokan, ia membenarkannya.

"Di sebelah pantainya ada (pertambangan). Satu sisi ada yang bilang untuk properti. Satu sisi masalah tanah ulayat, tetapi kami punya sertifikatnya. Lebih baik kami tunggu hasil penyelidikannya," kata Purnomo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4/2011).

Purnomo mengakui, terjadi konflik lahan antara masyarakat dan TNI. Hal ini disebabkan, antara lain, banyaknya lahan TNI yang tersebar di Indonesia. Di beberapa daerah terjadi kepemilikan ganda terkait sertifikat lahan tersebut. Purnomo mengatakan, sengketa lahan antara TNI dan warga perlu segera diselesaikan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, kata Purnomo, perlu duduk bersama untuk menuntaskan soal lahan TNI.

Peristiwa bentrokan antara aparat TNI dan warga terjadi pada Sabtu (16/4/2011) malam lalu. Akibat benterokan tersebut, sejumlah warga terkena tembakan peluru karet dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan hasil penyeleidikan kepolisian, peristiwa bentrokan bermula pemasangan blokade oleh warga menuju lokasi pelatihan TNI. Namun, terjadi masalah ketika ada anggota TNI yang mencoba membuka blokade yang dibuat warga tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com