Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Ada Indikasi Jaringan Narkoba

Kompas.com - 09/03/2011, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menampik isu adanya temuan peredaran narkoba yang terjadi di Lapas Narkotika Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya, saat ini baru diduga terjadi indikasi jaringan narkoba, dengan kemungkinan melibatkan orang dalam lapas, bukan penemuan tindakan langsung peredaran narkoba seperti yang beredar di pemberitaan.

Seperti yang diketahui, Badan Narkotika Nasional, Selasa (8/3/2011), menangkap Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, yang diduga ikut terlibat dalam peredaran narkoba di lapas itu dan menerima aliran dana dari jaringan tersebut.

"Di Nusakambangan itu yang beredar bukan narkoba tapi ada indikasi jaringan, di mana orang-orang yang di dalam ikut bermain, jadi itu informasi yang saya peroleh," ungkap Patrialis di kantor Kemenkumham, Rabu (9/3/2011).

Namun, Patrialis menyatakan pihaknya tidak keberatan jika BNN memeriksa Kalapas Nusakambangan tersebut, jika memang sudah menemui indikasi dan data awal untuk menelusuri jaringan narkoba itu. Kemenkumham sendiri, lanjut Patrialis, sudah bekerja sama dengan BNN untuk memberantas korupsi, termasuk di dalam lapas-lapas.

"BNN akan membawa Kalapas yang ada di Nusakambangan, prinsipnya kami tidak keberatan sejauh mereka punya data awal dan Kemenkumham tidak keberatan semua orang termasuk petugas kami yang memiliki indikasi untuk itu silakan diperiksa. Memang kami dengan BNN sudah punya satu kesamaan visi di mana kami semua sepakat untumemberantas narkoba. Beberapa kali kami sudah bekerja sama dengan BNN jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," imbuh Patrialis.

Saat ini, menurut informasi, Kalapas Marwan Adli sedang diamankan oleh BNN di Polres Cilacap. BNN sejak Oktober 2010 sudah mendalami aktivitas di lapas tersebut. Melalui perkembangan kasus-kasus peredaran narkoba di Lapas Nusakambangan yang melibatkan seorang warga negara Nepal, Bosthi dan Hartoni, BNN melanjutkan pemeriksaan atas Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com