Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Akan Dievaluasi

Kompas.com - 23/02/2011, 09:09 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun panitia khusus hak angket mafia pajak gagal dibentuk, Partai Demokrat tetap mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan. Evaluasi terutama dilakukan kepada anggota koalisi yang mendukung penggunaan hak angket untuk menyelidiki mafia pajak tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Selasa (22/2/2011), mengatakan, Partai Demokrat akan menggunakan hasil rapat paripurna usulan hak angket mafia pajak sebagai momentum untuk mengevaluasi partai-partai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan.

”Apa pun hasilnya, menang atau kalah, ditolak atau diterima angket ini, kami akan tetap lakukan evaluasi,” kata Saan Mustopa di sela-sela rapat paripurna.

Dalam voting semalam, 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat (145), F-PAN (43), F-PPP (26), F-PKB (26), dan F-Partai Gerindra (26). Sebanyak 264 anggota DPR menerima penggunaan hak angket. Mereka dari Fraksi Partai Golkar (106), F-PDIP (84), F-PKS (56), F-PKB (2), dan F-Partai Hanura (16).

Rapat paripurna pengambilan keputusan usul angket mafia pajak berlangsung alot. Sejak awal dibuka sekitar pukul 14.00, rapat paripurna diwarnai interupsi. Rapat juga sempat ditunda dua kali, untuk lobi-lobi dan istirahat sebelum akhirnya diambil keputusan dalam rapat lanjutan yang dimulai pukul 21.00.

Pemungutan suara dihadiri sejumlah tokoh partai, di antaranya fungsionaris Partai Demokrat, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Hasan. Setelah rapat, Syarif menegaskan rencana evaluasi komposisi anggota Setgab Koalisi yang terdiri atas enam partai.

Setidaknya ada dua fraksi parpol koalisi yang terus memperjuangkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus mafia pajak, yakni F-Partai Golkar dan F-PKS. F-Partai Demokrat akan membuat matriks sikap fraksi-fraksi parpol koalisi di parlemen. Hasil evaluasi akan diserahkan kepada pimpinan Partai Demokrat, dan juga Presiden Yudhoyono. Soal sanksi yang akan diambil diserahkan kepada partai dan Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Setgab Koalisi.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, sikap Partai Golkar dalam angket tidak ada kaitannya dengan koalisi dan posisi di kabinet. Menurut Idrus, penolakan penggunaan angket akan membuat Partai Golkar lebih kreatif. Pasalnya, perjuangan membongkar mafia pajak dilandasi pada keyakinan masalah tersebut sangat penting untuk diungkap.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menegaskan, PKS tidak merisaukan ancaman evaluasi yang akan dilakukan Partai Demokrat. Hal yang penting bagi PKS bukanlah menang atau kalah memperjuangkan angket, tetapi menunjukkan tanggung jawab kepada publik. Anis meyakini, posisi PKS tetap aman.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan, Gerindra menolak hak angket karena melihat usul itu merupakan agenda partai lain yang memiliki kepentingan berbeda. (NTA/NWO/EDN/HAR)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Nasional
Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk 'Kepentingan Politik'

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk "Kepentingan Politik"

Nasional
Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.