PPP-Gerindra Ogah Jadi Alat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap secara tegas terhadap usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Padahal, keduanya merupakan suara kunci dalam memutuskan gol atau tidaknya pansus. Namun, keduanya dengan tegas pula menolak dijadikan alat politik satu kepentingan tertentu.

"Kami tidak ingin jadi alat politik tertentu. Namun persoalannya, kalau kami tidak mendukung, nanti dianggap tidak berkomitmen dalam memberantas mafia pajak," ucap Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2011).

PPP menginginkan mekanisme yang betul-betul efektif sehingga tak perlu melalui panitia khusus (pansus). Pasalnya, pansus terkesan hanya menjadi dagangan politik. Politisi PPP, Romahumuziy, menambahkan, rapat internal Fraksi PPP pagi ini masih berharap terjadinya mufakat daripada pemungutan suara. Namun, pada dasarnya, Romi menolak alasan Partai Golkar yang mendorong terbentuknya pansus hanya untuk membersihkan nama baik ketua umumnya, Aburizal Bakrie.

"Kan, sudah dikemukakan terbuka. Golkar ngotot karena lebih pada instrumen konstitusional untuk citra diri Ical yang terus dicecar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Angket mau digunakan untuk kontra. Angket ini bukan alat untuk itu. Terlalu sederhana persoalan itu diangkat menjadi sebuah angket," tuturnya.

Hal senada juga diisyaratkan politisi Partai Gerindra, Marthin Hutabarat. Kepada Kompas.com, Marthin mengatakan bahwa masih ada jurang pemahaman yang membuat pihaknya tak melihat urgensi pembentukan pansus hak angket, apalagi ditambah pengalaman Pansus Century sebelumnya.

"Hak angket jangan mengulangi kesalahan yang lalu, misalnya saat Sri Mulyani sudah keluar maka hak angketnya selesai. Kita seperti main-main. Ini nanti juga jangan-jangan hanya deal politik, hanya seperti mainan," ucapnya.