PPP Tolak Hak Angket Pajak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara Fraksi PPP menjadi salah satu suara penentu arah usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR RI jika diputuskan melalui pemungutan suara (voting).

Meski belum ada keputusan resmi, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz,  mengatakan, pembentukan Pansus tidak terlalu mendesak. "(Alasan pembentukannya) rasional tapi tidak mendesak," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2011).

Irgan sepakat, Pansus memang perlu dibentuk karena maraknya kasus perpajakan yang tak kunjung tuntas. Oleh karena itu, perlu satu wadah politik yang mendesaknya agar cepat dituntaskan. Namun menurutnya, mekanisme politik itu yang sedang dihitung-hitung oleh PPP, cukup melalui Panja seperti yang tengah berlangsung atau harus melalui Pansus.

"Kita ingin ada mekanisme yang betul-betul efektif. Jadi tidak harus di Pansus. Ini kan kesannya hanya jadi dagangan politik. Kita tak ingin seperti itu," katanya.

Apalagi, lanjutnya, jika bertolak pada pengalaman Pansus Century, maka Pansus kali ini dirasa tak terlalu efektif. Rapat demi rapat pansus menguras banyak energi tapi hasilnya tak ditindaklanjuti dengan benar sampai sekarang.

"Kita tidak ingin itu terulang lagi. Kita tidak ingin jadi alat politik tertentu. Tapi persoalannya kalau kita tidak mendukung nanti dianggap tidak komitmen dalam memberantas mafia pajak," tandasnya.

Menurut Irgan, Fraksi PPP sendiri masih akan menggelar rapat internal fraksi pagi ini sebelum paripurna dimulai. Menurutnya, di internal fraksi sendiri masih banyak perbedaan pandangan. Oleh karena itu, rapat internal digelar agar suara PPP bulat.

Dari sembilan fraksi di DPR hanya Fraksi PPP dan Gerindra yang masih belum memberikan pernyataan tegas soal sikap mereka atas hak angket pajak, mendukung atau menolak.

Gerindra

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra memberi sinyal menolak usulan hak angket. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai alasan pengajuan usulan tersebut berbeda dengan usulan hak angket Bank Century.

Pada hak angket Bank Century, kata dia, ada benang merahnya karena ada dugaan pelanggaran kebijakan dan potensi kerugian negara, sedangkan pada usul hal angket pajak diusulkan secara tiba-tiba.

Ia menambahkan, pada usul hak angket pajak agenda politiknya juga kurang jelas, apakah ingin menegakkan pemberantasan mafia pajak atau ingin melakukan sasaran lain.

Jika PPP dan Gerindra memilih satu kubu dengan Demokrat, PAN, dan PKB, maka dipastikan usulan hak angket pajak akan gugur jika dilakukan voting (baca: Hak Angket Pajak, Siapa Menang?).