Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Angket Pajak, Siapa Menang?

Kompas.com - 22/02/2011, 08:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertarungan kekuatan politik dalam pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan di rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/2/2011), akan sangat menarik.

Pasalnya, hitung-hitungan kekuatan belum dapat menunjukkan dengan jelas keberpihakan dewi fortuna. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddiin Mutahdi mengatakan peluangnya masih 50:50 dengan Fraksi PPP dan Gerindra sebagai pemegang kuncinya.

"Terus terang peta pertarungan angket pajak masih sulit untuk diprediksi karena sampai sejauh ini ada dua partai yang belum jelas, apa mendukung atau menolak," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Burhanuddin memprediksi, pemungutan suara (voting) akan menjadi jalan pengambilan keputusan. Jika sudah bicara voting, maka suara setiap anggota fraksi akan sangat bernilai. Peta kekuatan yang saat ini sudah terbaca terbagi menjadi dua, yaitu kubu yang mendukung hak angket dan kubu yang menolak hak angket.

Menurut catatan Kompas.com, Golkar, PDI-P, PKS dan Hanura hampir dipastikan memposisikan seluruh suaranya di kubu pendukung. Jika semua hadir lengkap dan satu suara, keempatnya akan mengantongi 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan Hanura 17 suara).

Sementara itu, di kubu yang menolak hak angket pajak, Demokrat didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB. Dalam kondisi yang sama, mereka sudah mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara dan PKB 28 suara).

Oleh karena itu, keberpihakan PPP dan Gerindra sangat menentukan. PPP memiliki 38 suara dan Gerindra dengan 26 suara. Total suara keduanya 64 suara. Jika keduanya berpihak pada kubu pendukung, tentu saja hak angket pajak akan terus melenggang tanpa halangan. Jika keduanya sama-sama berpihak pada kubu yang menolak, maka kubu ini akan menang tipis.

Namun, jika keduanya mengambil jalan yang berbeda sehingga suaranya terbagi, lagi-lagi diperkirakan angket pajak akan gol. Begitu pula, jika salah satu abstain atau walk-out. "Kalau salah satunya absen saja, jadi yang unggul kubu pengusung," katanya.

Lobi-lobi

Burhanuddin sangat yakin, pagi ini lobi-lobi yang melibatkan elit dan juragan partai akan sangat gencar dilakukan. Namun, dia sulit memprediksikan kecenderungan PPP dan Gerindra. Masing-masing kubu akan memperebutkan hati keduanya.

Kabar terakhir dari Gerindra menunjukkan sikap bahwa partai ini gamang dalam pilihan abstain atau justru mendukung kubu yang menolak. Sementara itu, PPP sendiri meski tergabung sebagai partai koalisi pemerintah yang dalam hal ini menolak angket bisa jadi memberikan kejutan.

"PPP perhitungkan banyak hal, kepentingan pragmatis untuk mempertahankan kursi di kabinet. Tapi PPP juga pernah punya pengalaman menikung di tahap akhir dengan memilih opsi C di angket Century. Politik memang sangat erat kaitannya dengan matematika, tapi politik bukan matematika. Kalau matematika, dukungan terhadap Demokrat dari partai koalisi harusnya solid. Tapi justru sering tidak solid dan ini yang dimanfaatkan oleh oposisi," tandasnya.

Paripurna dengan agenda khusus pengambilan putusan terhadap usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan akan digelar pukul 10.00 ini. Rapat akan dipimpin langsung Ketua DPR RI Marzuki Alie yang merupakan politisi Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com