Pusat Diminta Tak Abaikan Sejarah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat diharapkan tidak mengabaikan fakta sejarah bahwa Yogyakarta sebagai ibu kota negara memberikan andil terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

"Selama empat tahun, dari 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, ibu kota Republik Indonesia (RI) berada di Yogyakarta," kata Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Suhartono dalam kuliah umum memperingati "Republik Yogyakarta" di Yogyakarta, Selasa (4/1/2011).

Menurut dia, pada saat itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara politis dan memiliki posisi strategis dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan.  "Posisi Yogyakarta dengan keistimewaannya, jika berlatar belakang sejarah, seharusnya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Keistimewaan itu di antaranya posisi Sultan sebagai Raja Keraton dan Paku Alam sebagai Adipati Pakualam," katanya.

Ia mengatakan, berpindahnya ibu kota RI saat itu bukan tanpa alasan karena situasi Jakarta dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan.

Di satu pihak, masih ada pasukan Jepang yang memegang status quo. Di pihak lain ada pihak Sekutu yang diboncengi NICA. Bahkan, situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa pun terancam.

"Atas inisiatif Sultan Hamengku Buwono IX, ibu kota RI pun berpindah ke Yogyakarta, yang infrastruktur dan elite bangsawan sudah lengkap. Bagaimana seandainya ibu kota republik yang masih muda tidak dipindahkan ke Yogyakarta. Hasilnya tentu akan lain," katanya.

Ia mengatakan, dari Yogyakarta persoalan politik bangsa kala itu dikoordinasikan. Semuanya bisa ditangani dengan baik berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX.

"Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sultan Hamengku Buwono IX berperan besar dalam mengelola Republik Yogyakarta sehingga semuanya berjalan lancar dan cita-cita republik menuju persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Menurut dia, dipilihnya Yogyakarta sebagai ibu kota RI atas pandangan politik dan keberanian Sultan Hamengku Buwono IX mengambil risiko. Sultan Hamengku Buwono IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungan RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.

"Sultan Hamengku Buwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multistatus. Selain sebagai raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah ’key person’ dan juru runding dengan Belanda, juga sebagai figur kunci birokrasi sipil di Indonesia," katanya.