Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagai Bencana Alam Masih Menanti

Kompas.com - 03/01/2011, 09:54 WIB

Akibatnya, tindakan yang dilakukan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, lebih fokus dalam penanganan korban, bukan mencegah bagaimana agar korban dapat dihindarkan atau dibuat seminimal mungkin. Pemerintah lebih suka bertindak sebagai ”dewa penolong” yang membagi-bagikan bantuan daripada membangun infrastruktur untuk mengurangi daya rusak bencana.

Kondisi ini membuat banyak daerah harus menghadapi bencana yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, jika infrastruktur bencana dibangun walau dengan nilai investasi yang besar, anggaran penanganan bencana tahun berikutnya dapat ditekan.

Untuk membangun infrastruktur, diakui Armi, butuh biaya besar. Namun, itu dapat diatasi jika pemerintah punya niat kuat mengatasi dampak bencana. Kendala birokrasi yang sering kali muncul juga dapat dilalui jika pemimpin yang ada berani mengambil tindakan nyata untuk membebaskan masyarakat dari rutinitas bencana.

”Penanganan bencana bukan soal ahli atau bukan, tetapi ada kemauan atau tidak. Pemerintah harus melakukan yang sesuai kemampuannya, jangan tindakan-tindakan biasa dengan kemampuan rendah yang bisa dilakukan masyarakat” tegasnya.

Kepala Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung I Wayan Sengara mendesak agar pemerintah segera berinvestasi dan memiliki rencana jangka panjang untuk menghadapi bencana. Selain untuk mengurangi dampak bencana, investasi dan rencana jangka panjang itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rencana jangka panjang itu di antaranya mencakup kajian teknis risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dana penanggulangan bencana, dan mempersiapkan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas.

Minimnya persiapan itu, lanjut Sengara, mengakibatkan banyak langkah yang diambil BNPB tidak berjalan baik. Dalam setiap bencana yang terjadi, selalu ada korban yang tak tertangani.

”Berbagai proses penanganan bencana harus segera dibenahi pemerintah karena banyak wilayah berpenghuni di Indonesia rawan terjadi bencana,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com