Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PPDI Ancam Menginap di Kemdagri

Kompas.com - 13/12/2010, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa terdiri dari sepuluh ribu orang dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengancam akan tetap terus bertahan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri apabila tidak tercapai kesepakan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam membahas RUU Desa yang terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian yang disampaikan Ketua Umum PPDI Pusat, Ubaidillah Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Kalau tidak tercapai kesepakatan kami akan tetap bertahan di sini sampai ada kerja sama antara PPDI dan Mendagri," ucapnya.

Ia pun mengerti apabila sebuah pembahasan RUU masih memerlukan waktu dan tidak bisa serta merta langsung disahkan. Namun, Ubai menjelaskan bahwa PPDI menuntut agar pihaknya dilibatkan dalam proses pembahasan.

"Yang terpenting ada suatu sikap Mendagri yang kemudian juga untuk mengakomodir perangkat desa jadi PNS dalam RUU Desa," ucap Ubai. Ia pun menjanjikan pihaknya tidak akan berbuat anarkis dalam melancarkan aksinya yang dihadiri perangkat desa dari seluruh Indonesia ini.

"Kami tidak akan pernah menyiapkan anarkis karena kami tahu sendiri kalau perangkat desa itu adalah tokoh masyarakat itu sendiri," tandasnya.

Di luar kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Barat, puluhan ribu masyarakat yang sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB sudah mulai tak sabar menunggu Mendagri.

Aksi menggoyangkan gerbang utama Kemdagri pun tak terelakan. Massa bahkan mulai melempari botol-botol air minum dan berusaha merubuhkan sebuah kanopi di gerbang utama. Namun, orator aksi di luar lapangan berusaha meredakan emosi teman-teman lainnya tersebut. "Stop.. Stop.. Teman-teman perlu diketahui agar jangan mudah terporvokasi dan tidak berbuat anarkis," ucap sang orator. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com