Kembudpar Surati Gubernur Buat Film

BATAM, KOMPAS.com--Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyurati seluruh gubernur untuk membuat film yang memuat kebijaksanaan lokal.

"Sudah tiga tahun ini Kementerian menyurati seluruh gubernur untuk menggali lokal wisdom, khususnya dalam film," kata Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Cecep Suparman di Batam, Kamis.

Menurut Cecep Suparman , film berkebijaksanaan lokal amat penting untuk menurunkan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dan tidak luntur akibat globalisasi.

Film berkebijaksanaan lokal, kata dia, tidak melulu tentang peperangan, yang menunjukkan kesan heroik dan patriotik, melainkan film yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, namun membawa pesan kebijaksanaan lokal.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Film Indonesia Niniek L Karim mengatakan perlu membangun industri film yang mengangkat tema kebijaksanaan lokal.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama membuat film berkebijaksanaan lokal. "Angkat budaya Melayu, diikuti local wisdom jangan lupa, seperti Gurindam 12 yang dimiliki Kepri," kata dia.

Namun, kata dia melanjutkan, jangan asal membuat film saja, melainkan harus dibuat dengan baik dan profesional sehingga diminati dan menguntungkan produser. "Karena pekerja industri film, produsernya, ada hitung untung rugi," kata dia.

Jika film berkebijaksanaan lokal dibuat dengan apik dan menarik, ia mengatakan nilai jualnya pun tinggi.

Sementara itu, Direktur Teknik perusahaan yang memproduksi film animasi PT Kinema Systrans Multimedia (KSM), Daniel Harjanto, mengatakan produser kesulitan membiayai film dengan muatan lokal yang idealis, karena dianggap tidak memiliki nilai jual.

Padahal, kata dia, biaya pembuatan film, terutama film animasi membutuhkan dana yang relatif besar.

Untuk memproduksi film dengan kebijakan lokal, ia mengatakan butuh dukungan dana dari pemerintah. "Seperti di Singapura dan Kanada, ada dukungan penuh dari pemerintah untuk produksi film-film," kata dia.

PT KSM, kata dia, selama ini kerap membuat film animasi untuk Singapura, Kanada dan beberapa negara lain. Namun, belum pernah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

"Kami menantikan sekali kerjasama dengan pemerintah, karena untuk memproduksi film animasi seperti Upin Ipin yang bermuatan lokal itu membutuhkan dana besar," kata dia.

Produksi Upin Ipin yang meledak di pasar Indonesia, kata dia, awalnya juga mendapatkan insentif besar dari Pemerintah Malaysia. "Kenapa kita tidak bisa seperti itu," kata dia.