DPRD Gresik Minta Mobil Dinas Rp 7 M

GRESIK, KOMPAS.com - Anggota DPRD Gresik akan menikmati fasilitas mobil dinas total senilai Rp 7 miliar. Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bisa menolak keinginan para wakil rakyat, yang minta jatah mobil dinas itu.

Draf rancangan APBD (RAPBD) 2011, saat ini dituntaskan Pemkab Gresik, bila ambisi legislatif itu dituruti akan terjadi defisit anggaran secara besar-besaran.

Anggaran Rp 7 Miliar untuk mobdin para wakil rakyat itu dimasukkan dalam pos anggaran pemerintahan umum untuk mobil dinas 46 anggota DPRD, sebab empat pimpinan sudah mendapatkan jatah mobil dinas.

Sekretaris tim Anggaran Pemkab Kabupaten Gresik, Yetty Sri Suparyati Pemkab memang mau tak mau harus memasukkan anggaran itu. "Itu kan hasil kesepakatan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Perencanaan Anggaran Sementara," kata Yetty.

Pemkab belum berani mengusulkan jenis mobil yang dialokasikan kepada para wakil rakyat yang terhormat itu. "Kami hanya bisa mengalokasikan dana Rp 7 miliar. Ya tergantung pembahasan nanti," ujar Yetty.

Meski belum ditentukan mereknya, kemungkinan besar para wakil rakyat di DPRD Gresik mendapat jatah satu unit mobil Toyota Avanza. Rencana itu sesuai dengan opsi pertama dengan harga pasaran mobil itu berkisar antara Rp 137 juta hingga Rp 176 juta.

Jika tiap angota diberi satu Avanza, dana APBD yang harus dikeluarkan mencapai angka Rp 6,3 miliar hingga Rp 8,09 miliar. Jika dipilih opsi kedua, tiap anggota dewan mendapat mobil Toyota Innova, Pemkab Gresik harus menyiapkan dana berkisar Rp 8,3 Miliar sampai Rp 13,4 Miliar.

Hal itu akan membebani anggaran karana kondisi keuangan daerah Kabupaten Gresik saat ini belum sehat. Dalam RAPBD 2011, Pemkab memperkirakan APBD masih akan defisit dengan hitungan awal perkiraan defisit anggaran mencapai Rp 43 miliar.

Pada awal pembahasan KUA-PPAS, defisit tembus angka Rp 143 miliar. Namun, para wakil rakyat bersikukuh pengadaan mobil bagi anggota DPTD Gresik dapat dilanjutkan. "Lihat saja pembahasan nanti," kata Anggota Komisi A, Jumanto.