JK: Segera Catat Kebutuhan Pemulihan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com — Palang Merah Indonesia mengimbau kepada pemerintah untuk segera mencatat kebutuhan pemulihan awal bencana di sejumlah daerah bencana. Palang Merah Indonesia atau PMI juga meminta pemerintah dan DPR segera mengambil keputusan terkait pencairan dana pemulihan kondisi pasca-bencana.

"Pemerintah dan DPR harus segera mengambil keputusan. Jangan seperti di Padang, setelah satu tahun, dana recovery (pemulihan bencana) baru cair," ujar Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kantor PMI, Jakarta, Rabu (10/11/2010).

Jusuf Kalla mengatakan, memulihkan kondisi bencana atau recovery bencana tersebut akan sepuluh kali lebih berat dibanding upaya mengatasi pengungsi. Seperti halnya di lokasi bencana erupsi Merapi, pemulihan dikatakan lebih berat karena upaya tersebut untuk menghidupkan kembali kehidupan ratusan ribu pengungsi.

"Tujuannya menyiapkan masyarakat kembali hidup dari awal," kata mantan Wakil Presiden RI itu.

Karena itulah, kata JK, dibutuhkan usaha lebih keras dari berbagai pihak dalam memulihkan bencana. Bantuan dari berbagai pihak biasanya mulai berkurang seusai masa pengungsian.

"Sekarang mereka (pengungsi) memang punya modal karena banyak yang membantu. Tapi PMI sangat khawatir, recovery-nya berkurang," katanya.

JK juga mengatakan, biaya yang dibutuhkan khusus untuk bencana erupsi Merapi tahun ini akan lebih besar dibanding tahun 2006. Namun, JK tidak menyebutkan kisaran dana yang dibutuhkan tersebut.

"Jika minggu depan itu Merapi berhenti 'marah', maka rakyat juga siap-siap akan naik gunung lagi. Setelah naik gunung, mendapati rumahnya berdebu, tidak tahu mau tinggal di mana. (Sementara itu) yang nyumbang berhenti. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus tetap siap dan masyarakat diharapkan tetap concern," ujarnya.

Menurut JK, pemerintah harus siap pada masa mendatang untuk menunjang kehidupan puluhan ribu keluarga yang mengungsi saat mereka kembali ke rumah masing-masing.