Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Bantu Bencana 2,5 Juta Dolar

Kompas.com - 04/11/2010, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia merencanakan membantu pemerintah Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Wasior, Merapi dan Mentawai dalam bentuk anggaran sekitar 2,5 juta dolar Australia.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, Pemerintah Australia akan memberikan bantuan anggaran sekitar 2,5 juta dolar Australia kepada Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau masa pembangunan kembali," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono di Jakarta, Kamis (4/11/2010).

Agung menambahkan, mengenai jumlah bantuan sebesar 2,5 juta dolar Australia dirinya hanya mendengar laporan, namun belum mendengar langsung dari perwakilan pemerintah Australia di Indonesia.

Karena itu, pihaknya masih akan melakukan koordinasi secara langsung untuk mengkonfirmasi mengenai rencana Pemerintah Australia tersebut, termasuk mengenai nilai pastinya.

"Saya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengkonfirmasi terkait bantuan itu," ujarnya menegaskan.

Dia menambahkan, dari laporan yang didapat, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masa pembangunan kembali beberapa lokasi bencana di Indonesia yakni Wasior di Papua barat, Merapi di dua provinis, Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Mentawai di Sumatera Barat.

Sedangkan proses tahap tanggap darurat, tetap akan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah setempat.

"Bantuan asing diperuntukkan untuk masa pembangunan kembali, sementara masa tanggap darurat ditangani oleh Pemerintah Indonesia," katanya menjelaskan.

Agung juga menambahkan, selain Australia, ada beberapa negara asing lainnya yang menawarkan bantuan serupa.

"Sudah ada beberapa negara sahabat yang juga menawarkan bantuan untuk masa pembangunan kembali kepada pemerintah Indonesia," paparnya.

Akan tetapi pada saat ini Menko Kesra belum bisa memastikan dan menyebutkan negara-negara mana saja yang dimaksud.

"Saya akan melakukan konfirmasi dulu mengenai data pastinya, baru bisa diumumkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com