Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Relokasi, Solusi Menyelamatkan

Kompas.com - 31/10/2010, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, relokasi warga di Kepulauan Mentawai tetap merupakan solusi bagi mereka yang bertempat tinggal di kepulauan tersebut dari ancaman tsunami. Hal itu dikatakan Marzuki dalam pernyataan persnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/10/2010) malam.

Menurutnya, relokasi adalah solusi yang bisa menyelamatkan dari jatuhnya korban jiwa karena bencana serupa. "Masalah relokasi yang diributkan, saya yakin ini akan menjadi solusi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dan tidak merupakan pemborosan dalam rangka recovery dan rekonstruksi. Hematlah uang negara dan bantuan sosial dari mana pun demi memberi rasa aman bagi kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Mentawai," ujarnya.

Masih mengutip pernyataan persnya, Marzuki mengungkapkan, Mentawai berada di jalur gempa dan bisa berpotensi tsunami. "Sudah berkali-kali gempa terjadi di wilayah tersebut, tapi kita kurang peduli. Saya tidak tahu bagaimana kondisi daratan di Mentawai, apakah ada tempat untuk menyelamatkan diri apabila ada peringatan tsunami," kata Marzuki.

Jika tak ada tempat untuk menyelamatkan diri, menurutnya, secanggih apa pun alat pendeteksi dini tidak akan mampu menyelamatkan. "Karena lokasinya jauh dari Sumatera. Saya tidak menginginkan ada lagi musibah yang berakibat korban meninggal karena nyawa manusia siapa pun harus diselamatkan," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, harus dipikirkan solusi relokasi warga ke tempat lebih aman. Relokasinya, menurut dia, ke lokasi di luar jangkauan tsunami. "Buat akses jalan menuju pantai untuk mereka melaut. Kalau memang Pulau Mentawai sudah tidak ada jaminan aman, kita mempunyai wilayah yang luas yang bisa menampung saudara-saudara kita tersebut. Dari jaman dulu transmigrasi adalah hal yang biasa. Sebagian besar mereka sukses dan sejahtera di daerah baru, daripada membiarkan mereka tetap miskin di tempat yang lama," paparnya.

Ia melanjutkan, "Kalau sudah difasilitasi tetap tidak bersedia, seperti kasus Mbah Maridjan, sudah akan dievakuasi tapi menolak, maka risiko tersebut sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Walaupun ada kewajiban kita untuk memaksa demi nyawa manusia. Demikian juga Pulau Mentawai, kalau tidak mau direlokasi, konsekuensi tinggal di tepi pantai yang rentan gempa pasti ada saatnya kena tsunami lagi".

Akan tetapi, para pemangku kekuasaan, dikatakannya, harus memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terkait bantuan bagi korban tsunami, Marzuki mengaku telah menghubungi Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk segera mengirimkan kapal bantuan. DPR akan melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan penanganan bencana pada saat yang tepat.

"Tidak pada saat ini yang justru mengganggu mereka yang bekerja untuk tanggap darurat," katanya. Saat ini, menurut Marzuki, yang perlu dilakukan adalah mendorong relawan dan mereka yang terlibat dalam penanganan untuk mendistribusikan bantuan. "Masing-masing partai juga sudah bekerja bahu-membahu membantu korban. DPR melalui Komisi VIII dan tim khusus lintas fraksi dari dapil musibah yang akan menangani tugas-tugas DPR di daerah gempa. Selebihnya, komisi yang lain bekerja seperti biasa. Kalau nanti ada empati dari anggota Dewan, kita urunan memberikan kepada ahli musibah," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com