Ryaas Dinobatkan Jadi Bapak Pulau Seribu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan pemuda dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meminta agar Ryas Rasyid, mantan Menteri Otonomi Daerah, dinobatkan menjadi Bapak Pulau Seribu.

Mereka menilai Ryas Rasyid telah mengakomodasi dan merealisasikan dibentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal tersebut tercetus dalam seminar bertajuk "Keterwakilan Politik Masyarakat Kepulauan Seribu di Lembaga Legislatif". Seminar dimotori oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Seribu, di Tower Cordova Lantai 8 Ancol, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2010).

"Selama ini, aspirasi politik masyarakat Kepulauan Seribu masih dipinggirkan di lembaga legislatif. Buktinya, dalam kegiatan ini tak satu pun anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hadir di seminar ini. Sedangkan Ryaas Rasyid masih menyempatkan datang. Untuk itu, kami menobatkannya sebagai Bapak Kepulaun Seribu. Sebab, atas perjuangannya lah terbentuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu," kata Wahyu, Ketua KNPI Kepulaun Seribu yang menjadi peserta seminar tersebut.

Hal serupa diungkapkan Gozali dari Forum Komunikasi 1 (FK1) Kepulauan Seribu. Tak sedikit masyarakat Kepulauan Seribu yang kecewa lantaran aspirasi politiknya di legislatif tak pernah diperjuangkan secara serius.

Banyak program yang menyangkut kebutuhan mendesak seperti listrik bagi masyarakat Kepulaun Seribu hingga kini belum menyeluruh. Termasuk pembangunan pelabuhan Kali Adem di Muara Angke yang kondisinya sudah tak layak. Padahal, pelabuhan itu sangat dibutuhkan guna membangun perekonomian masyarakat Kepulaun Seribu yang notabene adalah nelayan. Seharusnya para anggota dewan itu harus peka terhadap permasalahan tersebut.

Dia juga menjelaskan, ketidakpekaan para anggota dewan itu bisa jadi karena pada saat pemilihan suara yang didapat dari masyarakat Kepulauan Seribu hanya sebagai pelengkap saja dibandingkan wilayah lain. Apalagi para calon legislatif dapil Kepulauan Seribu kebanyakan berasal dari daerah lain.

"Ya, bisa saja dengan minimnya hak suara yang didapat itu membuat mereka acuh," katanya.

Potensi hak suara masyarakat Kepulauan Seribu dalam Pemilihan Umum Legislatif cukup signifikan, mencapai 16.000 suara. "Nah, jika calon legislatifnya berasal dari tokoh Kepulauan Seribu, dipastikan akan terpilih karena kuotanya hanya 3.000 suara," imbuh Gozali.

Ryaas Rasyid menyambut baik niat para pemuda dan ormas tersebut. Dengan begitu pendidikan politik mulai berjalan baik di Kepulaun Seribu. Baginya, Kepulauan Seribu seharusnya memang lebih diperhatikan karena wilayahnya berada di antara lautan.

"Sebagai pemimpin yang demokratis, kawasan minoritas itu lah seharusnya lebih diperhatikan, apalagi menyangkut permasalahan mendasar terkait kebutuhan masyarakat seperti listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun peningkatan kesejahteraan," katanya.

Sedangkan untuk mengakomodasi persoalan pemilihan umum baik itu legislatif maupun pemimpin daerah, bisa saja dibentuk daerah pemilihan khusus tak terkecuali seperti Kepulauan Seribu. Sebab jumlah hak suara untuk memenuhi kuota pemilihan tak lepas dari pengaruh geografis wilayah. Karena itu, dia akan mencoba mencari mekanisme untuk mewujudkan daerah pemilihan khusus tersebut.

Turut hadir dalam seminar tersebut Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Natsir Sabara, Anggota DPD RI dari perwakilan Provinsi DKI, AM Fatwa, serta ratusan pemuda dan ormas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.