Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribka Adukan Pembubaran Paksa ke Komnas

Kompas.com - 28/06/2010, 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ribka Tjiptaning mengadukan Front Pembela Islam (FPI) ke Komnas HAM, Senin (28/6/2010).

Pengaduan itu terkait pembubaran secara paksa organisasi tersebut pada acara sosialisasi kesehatan gratis yang dilakukannya di Banyuwangi.

"Saya membuat kronologis pembubaran secara paksa oleh FPI terhadap pertemuan sosialisasi kesehatan gratis di Banyuwangi, Jawa Timur," kata Ribka di Jakarta, Senin.

Dalam kronologis yang disampaikan kepada Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Simanjutak, disebutkan bahwa pada 21-23 Juni, Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja ke Jatim.

Rombongan DPR yang dipimpin Ribka itu bertujuan memantau langsung pelayanan kesehatan dan kebijakan ketenagakerjaan sekaligus menghimpun aspirasi serta masukan masyarakat secara langsung.

Pada tanggal 24 Juni, sebenarnya jadwal kunjungan kerja sudah selesai tapi karena banyak elemen masyarakat di sejumlah kota di Jatim ingin bertemu, maka Ribka bersama Rieke Dyah Pitaloka dan Nursuhud (semuanya anggota Fraksi PDIP) mau menerima undangan tersebut.

Tanggal 24 Juni pula, mereka bertiga berencana bertemu dengan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Banyuwangi.

Namun, sebelum bertemu dengan PPNI dan IBI, mereka bertemu dengan warga masyarakat yang diorganisasi antara lain Yayasan Layar Ku Mendung dan Perpeni di satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi.

Acara itu dihentikan setelah baru saja Ribka berpidato selama sekitar satu jam yang materi pidatonya adalah mengenai hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan secara gratis, pendirian rumah sakit tanpa kelas, dan sosialisasi RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial.

Pembubaran paksa itu, ujar Ribka, dilakukan FPI Banyuwangi bersama Forum Umat Beragama dan LSM Gerak.

Kemudian, ketiga anggota Komisi IX DPR dan peserta serta panitia segera  membubarkan diri. Ribka yang menjadi sasaran mengaku dilarikan kader PDIP dengan mobil menuju Kantor Cabang PDIP Banyuwangi.

Ribka juga memaparkan, pembatalan acara dengan intimidasi juga pernah dialaminya beberapa kali.

"Apa yang mereka telah lakukan jelas merupakan tindakan antidemokrasi, melanggar HAM, diskriminatif, tidak toleran, tidak menghargai pluralisme, dan tindakan berbudaya," katanya.

Selain itu, menurut Ribka, tindakan tersebut membatasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

    Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

    Nasional
    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Nasional
    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    Nasional
    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com