Lurah Desa Korupsi Dana Gempa Rp 1,6 M

BANTUL, KOMPAS.com — Basuki selaku Lurah Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Bantul, terlibat kasus korupsi dana rekonstruksi gempa senilai Rp 1,6 miliar. Korupsi dilakukan dengan cara memotong dana rekonstruksi para korban gempa sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Bantul, Selasa (25/5/2010), jaksa penuntut umum, Roj, menjelaskan, Basuki mengorupsi dana rekonstruksi bersama tiga rekannya, yakni Suhardiyanto, Lilik Karnaen, dan Pipit Fajar. Untuk Suhardiyanto dan Lilik, kasusnya dibuat terpisah. Sementara itu, Pipit Fajar sampai sekarang masih masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa Basuki menerima dana senilai Rp 413 juta dari total pemotongan sebesar Rp 1,6 miliar. Uang tersebut diterimanya selama empat kali dalam bentuk uang tunai yang tiap-tiapnya sebesar Rp 125 juta, Rp 168 juta, Rp 60 juta, dan terakhir Rp 60 juta. Semuanya diterima Basuki tanpa kuintasi.

Total dana rekonstruksi yang mengalir ke Desa Temuwuh sebesar Rp 5,3 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 37 kelompok masyarakat yang beranggotakan 8-15 orang per kelompok. Semua anggota kelompok menerima bantuan Rp 15 juta per orang.

Bantuan tersebut dicairkan dalam dua tahap. Tahap I tanggal 2 Juli sebesar Rp 6 juta dengan pemotongan sebesar Rp 1,2 juta-Rp 3 juta per orang. Tahap II sebesar Rp 9 juta dengan pemotongan sebesar Rp 1,8 juta-Rp 4 juta per orang.

Menurut Roj, dana rekonstruksi seharusnya diterima korban gempa secara utuh. "Segala bentuk pungutan tidak dibenarkan, termasuk untuk membayar tenaga konsultan. Konsultan dan tenaga fasilitator semuanya sudah dibayar oleh pemerintah," katanya.