Kesejahteraan Guru Meningkat

Garut, Kompas - Pengelolaan anggaran sekolah yang partisipatif, selain terbukti meningkatkan kualitas pendidikan, juga memberi jaminan kesejahteraan, terutama bagi guru berstatus nonpegawai negeri sipil.

Hal itu terjadi pada sekolah dasar negeri (SDN) di Garut yang menerapkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) partisipatif. Saat ini ada 10 SD di Garut yang menerapkan pengelolaan anggaran sekolah partisipatif. Mereka dibina langsung Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Garut Governance Watch (G2W).

Kepala SDN Tegalgede 2, Kecamatan Pakenjeng, Kaspi, Kamis (6/5), mengatakan, dengan pengelolaan partisipatif, dana berjumlah besar yang masuk ke sekolah dikelola dengan baik dan efektif. Orangtua bisa mengusulkan akan dipakai untuk apa dana itu. Selain peningkatan kualitas sarana pendidikan, orangtua juga berkesempatan mengusulkan pemberian jaminan kesejahteraan bagi guru non-PNS agar bisa mendidik anak-anak mereka dengan tenang.

"Dokumen APBS hasil musyawarah dengan orangtua siswa itu kami tempel di sekolah sehingga siapa pun bisa melihatnya," ujarnya. Guru non-PNS di SDN Tegalgede 2, Iwan Rohmat, menjelaskan, dengan pengelolaan anggaran partisipatif, SDN Tegalgede 2 bisa memberi honor memadai bagi 12 guru non-PNS-nya. Dalam sebulan, guru non-PNS bisa mendapat honor pokok, uang kehadiran, insentif jabatan yang disebut dana peningkatan mutu hingga Rp 700.000.

Sekjen G2W Agus Sugandhi menyatakan, partisipasi masyarakat akan muncul bila keuangan di sekolah dikelola transparan. Orangtua siswa berkesempatan memberi masukan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. (adh)